Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) saat ini masih dalam masa percobaan. Selama uji coba, baru beberapa kendaraan yang dipasangi On Board Unit (OBU) sebagai penghubung ke alat ERP. Percobaan selanjutnya Pemda akan membagikan beberapa OBU kepada pemilik kendaraan yang sering melalui jalan Sudirman. Pelaksanaan di wilayah Sudirman akan diberlakukan sekitar awal 2015.
Yang dikhawatirkan adalah ketika ERP juga diberlakukan buat motor. Sebab, Ahok juga pernah mengutarakan, apabila ERP sukses dilakukan terhadap mobil, dengan asumsi hanya 1.500 mobil yang melalui jalan berbayar, tidak tertutup kemungkinan juga akan diberlakukan buat motor.
Walaupun masih lama, wacana ini mendapat tanggapan dari bikers yang beraktifiktas di seputaran Jl. Sudirman-Thamrin. Yuk, simak pendapat mereka. Iwan, ojeker, biasa mangkal di depan Gedung Panin dan Ratu Plaza, Jakarta berpendapat nggak setuju dengan penerapan ERP buat motor. Sehari saya bolak-balik bisa 5 hingga 6 kali, dengan pendapatan rata-rata sehari Rp 100.000.
"Kalau dengan penerapan ERP yang sekali lewat harus bayar, bisa habis pendapatan saya sehari. Nggak ada yang bisa dibawa pulang. Apalagi, buat bayar kontrakan dan cicilan motor. Mendingan masa pakai motor dibatasi. Kalau dibatasi tahunnya, misalnya pemakaian motor 5 tahun. Kan itung-itung motor sewa,” sebut Iwan.
Horas, Security Pemda DKI yang bertugas di sepanjang Jl. Sudirman mengaku sangat tidak setuju penerapan ERP, untuk motor. “Kita kan sudah bayar pajak motor, masak lewat jalan bayar lagi. Buat makan dan bayar cicilan motor saja, pendapatan kita masih kurang,” katanya.
Rohman, seorang kurir juga punya pendapat. “Jelas keberatan kalau motor harus mengikuti aturan ERP. Saya kan kerja lapangan, dalam sehari melewati Jl. Sudirman rata-rata 2 kali untuk mengambil dokumen. Kalau sekali jalan harus bayar, berapa uang yang harus disediakan dalam sebulan,” sebutnya. (www.motorplus-online.com)