Find Us On Social Media :

Belum Punya BPJS Kesehatan Urus STNK dan Perpanjang SIM Ditolak, Begini Kata Kakorlantas

By M. Adam Samudra,Ahmad Ridho, Selasa, 22 Februari 2022 | 12:56 WIB
Sekarang mengurus pajak atau STNK motor dan perpanjang SIM wajib punya BPJS Kesehatan (foto ilustrasi) (Kompas.com/ Istimewa)

MOTOR Plus-online.com - Belum punya BPJS Kesehatan urus STNK dan perpanjang SIM ditolak, begini kata Kakorlantas Polri.

Sekarang pemohon SIM atau mau urus STNK motor wajib membawa BPJS Kesehatan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Polri agar memastikan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah peserta aktif BPJS Kesehatan.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Aturan ini berlaku pada saat dikeluarkan yaitu pada 6 Januari 2022.

Menanggapi hal itu, Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol M. Taslim Chairuddin menyebut sesuai instruksi itu maka dalam pelaksanaannya ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh Korlantas Polri.

"Untuk itu perlu mengubah regulasinya terlebih dahulu, khususnya Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang Regident Ranmor, untuk menambah persyaratan layanan regident ranmor dengan kartu peserta aktif BPJS," kata Taslim kepada GridOto.com, Selasa (22/2/2022).

Setelah regulasi siap, menurut Taslim, khusus layanan STNK perlu adanya koordinasi dengan Kemendagri terkait implementasinya.

Baca Juga: Urus SIM dan STNK Wajib Pakai BPJS Kesehatan Sesuai Instruksi Presiden Jokowi, Nih Alasannya

Baca Juga: Bikers Wajib Punya BPJS Kesehatan Gak Cuma Penting Untuk Urus SIM Dan STNK, Syarat Buat 6 Layanan Publik Ini

"Terkait dengan bagaimana implementasinya oleh karena ketika layanan STNK kita tolak atau tunda jika belum ada kartu BPJS, akan berdampak pada keterlambatan pembayaran pajak," ucapnya.

"Jika keterlambatan itu berdampak pada pengenaan denda pajak, ini pasti menimbulkan persoalan dan kemungkinan gejolak, kita berharap keduanya dapat berjalan secara sinkron," bebernya

Untuk itu, pihaknya perlu waktu untuk sosialisasi kepada anggota dan masyarakat.
"Oleh karena semuanya penting kita upayakan proses perubahan terhadap regulasi bisa kita percepat," tutupnya.