MOTOR Plus-Online.com - Kabar penting buat brother yang motornya pengguna setia bensin Pertalite.
Serius pembatasan Pertalite yang harganya Rp 10 ribu per liter berlaku Juni 2024? Begini penjelasan pihak Kementerian ESDM.
Aturannya pembatasan Pertalite bakal tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014.
Regulasi tersebut berisi tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Ada beberapa jenis kendaraan yang sudah ditentukan berhak isi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan nilai oktan 90 itu.
Hanya saja, belum bisa disampaikan kendaraan secara gambling mengenai jenis kendaraan yang dimaksud.
Seperti yang disampaikan Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana.
"(Untuk jenis kategori kendaraan) ya yang pasti kendaraan pribadi kan," ungkap Dadan dikutip dari Tribunnews.com.
Baca Juga: Tanda-tanda Pertalite Dihapus Mulai Kelihatan Pemerintah Berencana Pangkas Subsidi Energi
"Nanti (akan dijelaskan) ya detil-detilnya. Takut salah saya. Tapi udah mulai kita pastikan yang ini. Kita tunggu aja," lanjutnya, Rabu (29/5/2024).
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif sempat mengungkapkan, aturan pembatasan distribusi produk BBM subsidi pada dasarnya perlu segera diterapkan.
Bukan tanpa alasan, bertujuan agar penyaluran BBM subsidi dapat digunakan sesuai peruntukannya.
"Ya Juni (revisi Perpres) nanti kan kita evaluasi sebelum itu, kemudian Juni mungkin bisa," papar Arifin.
"Ya kita bahas dululah. Lihat perkembangannya. Sebelum Juni harusnya ada bahasan kalau memang perkembangan situasi makin tidak favorable," tukasnya.
Sebagai informasi, harga Pertalite masih berada di angka Rp 10.000 per liter, setidaknya hingga Jumat (31/5/2024).
Terakhir banderol BBM bersubsidi tersebut mengalami kenaikan pada 3 September 2022, yang sebelumnya dijual Rp 7.650 per liter.
Nah, kalau brother setuju atau enggak dengan adanya pembatasan pembelian jenis bensin itu?
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Siap-siap Tak Semua Kendaraan Bisa Beli Pertalite, Pemerintah Beri Sinyal Peraturan Segera Rampung"