Pemerintah menegaskan bahwa persayaratan BPJS ini diklaim tidak akan memberatkan masyarakat dan justru bertujuan untuk mempermudah proses layanan publik.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono.
Ia mengatakan implementasi persyaratan BPJS ini dipastikan tidak akan memberatkan dan membuat masyarakat menjadi repot.
"Satu catatan yang penting, tidak berarti bahwa dengan memberikan satu dorongan kepesertaan aktif pelayanan publik kemudian mengurangi dari proses pelayanan atau yang tadi kami sampaikan unnecessary delay," ujar Nunung.
"Ini yang harus digaris bawahi. Justru semakin mempercepat, mempermudah (masyarakat). Sekaligus memastikan bahwa seluruh peserta, pemohon tadi benar-benar menjadi peserta aktif. Karena prinsip dari JKN ini kan gotong royong," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di https://www.gridoto.com dengan judul "Catat! 7 Polda Akan Uji Coba BPJS Sebagai Syarat Pembuatan SIM".