Baca Juga: Presiden Jokowi Undang Pembalap MotoGP Ke Istana Sebelum Balapan Di Sirkuit Mandalika
Belum selesai sampai di situ, mengajukan surat dukungan dari RSUD NTB, surat izin dari Dinas Kebakaran NTB, serta surat pemberitahuan ke pihak Bea Cukai, Kawasan Ekonomi Khusus NTB dan INSP.
"Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding event-nya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini izin yang sudah saya sebut mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event-nya terjadi. Ini fakta," kata mantan Walikota Jakarta itu.
Menurutnya, perizinan yang berbelit-belit itu juga dialami penyelenggara konser music maupun acara olahraga lainnya.
"Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia. Padahal event di Indonesia itu, setiap tahun, sekarang sebelum pandemi ada 4.000 event kurang lebih, sekarang 3.700 event," kata Jokowi.
Maka dari itu, Jokowi mendorong instansi terkait untuk menyusun sistem perizinan penyelenggaraan event yang lebih ringkas.
Pemerintah memang sudah meluncurkan online single submission (OSS) untuk penyelenggaraan event pada Senin hari ini.
Namun, Jokowi menekankan bahwa sistem tersebut harus terus diawasi karena ada kementerian yang telah dibuatkan OSS tetapi sistem tersebut dimatikan karena tidak pernah dipantau.
Akibatnya, sistem perizinan kembali dilakukan secara manual yang membuka celah terjadinya perilaku korupsi.
Nah, kalau menurut brother gimana nih tentang pernyataan Presiden Jokowi?
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Lemas Saat Tahu Izin Berbelit-belit untuk Gelar MotoGP di Mandalika"