MOTOR Plus-online.com - Ternyata, ada hal mengejutkan di balik penyelenggaraan MotoGP Mandalika.
Lemas gegara izin MotoGP Mandalika, Jokowi sebut kalau dirinya menjadi penyelenggara, mungkin duitnya sudah habis dulu sebelum event-nya terjadi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi soal perizinan MotoGP Mandalika mendadak ramai.
Ia mengaku lemas dengan proses perizinan untuk dapat menyelenggarakan MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara barat (NTB) pada 2022 silam.
Padahal, menurutnya, efek gelaran balapan kelas dunia tersebut luar biasa.
Hal tersebut dikatakannya saat peluncuran "Digitalisasi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Event" di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).
"MotoGP di Mandalika. Saya cek ke panita, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp 4,3 triliun. Bisa menyerap, melibatkan tenaga kerja 8.000, UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Tapi begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya."
"Ternyata ada 13 izin yang harus diurus," ungkap Jokowi dikutip dari Kompas.com.
Pria berusia 63 tahun itu mengatakan, berbagai surat persetujuan yang harus diurus, mulai dari desa sampai Polri.
Baca Juga: Ruangan Presiden Jokowi di Sirkuit MotoGP Mandalika Mewah Banget, Ini Deretan Fasilitasnya
Baca Juga: Presiden Jokowi Undang Pembalap MotoGP Ke Istana Sebelum Balapan Di Sirkuit Mandalika
Belum selesai sampai di situ, mengajukan surat dukungan dari RSUD NTB, surat izin dari Dinas Kebakaran NTB, serta surat pemberitahuan ke pihak Bea Cukai, Kawasan Ekonomi Khusus NTB dan INSP.
"Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding event-nya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini izin yang sudah saya sebut mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event-nya terjadi. Ini fakta," kata mantan Walikota Jakarta itu.
Menurutnya, perizinan yang berbelit-belit itu juga dialami penyelenggara konser music maupun acara olahraga lainnya.
"Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia. Padahal event di Indonesia itu, setiap tahun, sekarang sebelum pandemi ada 4.000 event kurang lebih, sekarang 3.700 event," kata Jokowi.
Maka dari itu, Jokowi mendorong instansi terkait untuk menyusun sistem perizinan penyelenggaraan event yang lebih ringkas.
Pemerintah memang sudah meluncurkan online single submission (OSS) untuk penyelenggaraan event pada Senin hari ini.
Namun, Jokowi menekankan bahwa sistem tersebut harus terus diawasi karena ada kementerian yang telah dibuatkan OSS tetapi sistem tersebut dimatikan karena tidak pernah dipantau.
Akibatnya, sistem perizinan kembali dilakukan secara manual yang membuka celah terjadinya perilaku korupsi.
Nah, kalau menurut brother gimana nih tentang pernyataan Presiden Jokowi?
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Lemas Saat Tahu Izin Berbelit-belit untuk Gelar MotoGP di Mandalika"