MOTOR Plus-online.com - Siap-siap beli Pertalite akan semakin sulit karena pemerintah akan segera melakukan pembatasan.
Luhut Binsar: mulai 17 Agustus 2024 pembelian Pertalite akan dibatasi pemerintah.
Wacana pembatasan pembelian bensin subsidi sudah terdengar sejak beberapa bulan lalu.
Pemerintah akan melarang pembelian Pertalite untuk motor dan mobil dengan kapasitas mesin tertentu.
Nantinya motor dengan kapasitas mesin di atas 250cc dan mobil di atas 1.400cc akan dilarang beli Pertalite di SPBU Pertamina.
Baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan mulai mengetatkan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak menerimanya.
Kepastian aturan pembatasan ini sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).
"Dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu Pertamina sekarang sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan di instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).
Baca Juga: Mulai Agustus 2024 Pertalite Dihapus Diganti Pertamax Green 95 Faktanya Diungkap Pertamina
Baca Juga: Cepat Daftarkan Kendaraan Anda Tanpa QR Code Beli Pertalite Tidak Bisa Dilayani
Pernyataan tersebut muncul ketika Luhut membahas pengunaan BBM sehubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pembatasan tersebut maka pemerintah dapat melakukan penghematan dalam APBN 2024.
Berikut penjelasan Luhut Binsar dikutip dari akun Instagram @luhut.pandjaitan.
Defisit APBN tahun 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.
Hal ini terjadi seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target.
Penurunan penerimaan terutama disebabkan oleh merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang terkena dampak penurunan harga komoditas secara tajam.
Sebetulnya pemerintah sudah mengantisipasi hal ini dengan melakukan penerapan digitalisasi di semua sektor.
Saya ambil contoh Simbara. Sistem terintegrasi ini dapat menekan selisih angka terkait data mineral di antaranya batubara, nikel, dan lain-lain.
Dengan semakin kecilnya selisih perbedaan tersebut, tentu akan menekan pula potensi kerugian negara.
Sekarang kami juga menerapkan sistem semacam Simbara ini untuk kelapa sawit, mengingat banyak penerimaan negara yang potensial belum kita ambil dari sini.
Baca Juga: Siap-siap Mulai 1 Agustus 2024 Beli Pertalite Pakai Kartu Khusus Tidak Terima Uang Tunai
Dari data yang saya terima, ada banyak perusahaan kelapa sawit yang belum memiliki NPWP, hal ini menyebabkan kita tidak bisa menagih PPh badan.
Jika sistem ini sudah bisa di implementasikan, maka penerimaan pajak bisa ditingkatkan.
Kita juga sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.
Selain mampu mengurangi kadar polusi udara, tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.
Jika kita mampu melakukan ini, jumlah penderita ISPA bisa kita tekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa kita hemat sampai Rp 38 triliun.
Saya melihat lesu nya penerimaan negara disebabkan karena inefisiensi di berbagai sektor.
Hal ini sebetulnya sudah mulai kami tanggulangi secara bertahap melalui digitalisasi yang telah diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan bisnis.
Jika semua sektor pemerintahan sudah menerapkan digitalisasi, maka efisiensi bisa diciptakan, celah untuk berkorupsi bisa berkurang, dan yang paling penting penerimaan negara bisa kembali meningkat.
Dikutip dari Kontan.co.id, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan anggaran subsidi energi pada tahun ini akan membengkak.
Baca Juga: Beli Pertalite Harus Pakai QR Code, Nasib BBM Subsidi Terungkap Tahun 2025 Mendatang
Hal ini berdasarkan beberapa parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).
"Belanja dari subsidi dan kompensasi yang diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor tadi volume maupun kurs dan harga," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).
Hingga semester I 2024, Kementerian Keuangan telah merealisasikan pembayaran subsidi energi sebesar Rp 42,9 triliun hingga semester I-2024.
Subsidi energi ini di antaranya untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 7,16 juta kiloliter atau sebesar Rp 8,7 triliun. Kemudian subsidi LPG 3 Kg sebanyak 3,4 juta kiloliter atau sebesar Rp 34,2 triliun.