Baca Juga: Marc Marquez Bakal Tes Motor Baru Ducati 2025 Sebelum MotoGP Mandalika 2024, Catat Tanggalnya
Paling utama adalah keuntungan tiket penonton, serta timbal balik ke pariwisata sekitar.
Karena gelaran MotoGP, bisa menyedot ratusan ribu penonton dan pihak yang terkait ke balapan.
Jelang perhelatan MotoGP Mandalika 2024 yang semakin dekat, siapa yang harus membayar hosting fee tahun ini.
Menjawab hal itu Troy Warokka, Direktur Commercial Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mengaku sampai saat ini masalah hosting fee masih dibahas.
"Pihak kami masih melakukan koordinasi dengan stakeholder di daerah. Karena ada surat dari Kemendagri yang dikirim ke Pemprov NTB. Pemprov ini meliputi Pemkab dan Pemkot. Artinya soal hosting fee ini juga harus dipikirkan pemerintah daerah. MotoGP Mandalika bukan cuma NTB tapi ada Lombok Tengah, Mataram dan sebagainya," ujarnya dijumpai disela-sela Press Conference Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP) 2024 bersama PT Bank Mandiri, Senin (26/8/2024).
Lelaki berkaca mata itu melanjutkan arahan Mendagri sudah jelas kalau Pemerintah sama-sama berkolaborasi karena kegiatan ini bukan cuma kegiatan untuk Indonesia tapi NTB sebagai tuan rumah.
"Kami sudah sampaikan soal hosting fee dalam sebuah forum yang dihadiri kepala Bapenda. Insya Allah Kepala Bapenda akan menindaklanjuti soal ini. Pola ini (melibatkan pengurus daerah) sudah pernah dilakukan di Sumatera Utara," lanjutnya.
Pihak penyelenggara MotoGP sudah melakukan pendekatan soal hosting fee kepada pemerintah daerah di NTB.
"Apakah ini direspon atau tidak (dari pemerintah daerah NTB) masih dalam proses," beber Troy.
Baca Juga: Tiket Murah MotoGP Mandalika 2024 Diskon Minimal 50% Lewat Pembayaran Mandiri
Troy berharap dengan instruksi yang jelas dari Mendagri, sangat jelas isunya (hosting fee) harusnya bisa direspon sangat baik oleh Pemprov NTB dan turunannya.
"Ini kan event internasional membawa nama baik di Indonesia (MotoGP Mandalika) nantinya NTB juga akan terdampak, industrinya terdampak, pariwisata, hotel, kuliner sampai budaya. Dengan demikian kolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sudah sangat tepat," imbuhnya.
Troy melanjutkan pihaknya akan bertemu dengan stakeholder pemerintah pusat serta daerah untuk segera menuntaskan hosting fee ini.