Baca Juga: Tak Mau Bayar Hosting Fee MotoGP Mandalika Rp 231 Miliar, Pemprov NTB Lempar ke ITDC atau MGPA?
Menurutnya Dorna Sport tidak pernah membahas atau berkomentar soal biaya hosting.
Fran mengaku Dorna Sport tetap akan berkunjung ke Lombok dalam beberapa minggu ke depan.
"Dorna Sports tidak pernah mengomentari atau mengonfirmasi biaya hosting. Kami harap Anda memahaminya dan kami berharap dapat kembali ke Lombok dalam beberapa minggu," tegas Fran dalam keterangan surat elektronik yang dikirim kepada MOTOR Plus-online.
Pihak Dorna Sport menganggap pemerintah Indonesia sebagai mitra yang hebat dan memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan acara dan olahraga ini.
Sementara itu, pemprov NTB menolak membayarkan hosting fee karena ada keperluan lain.
Hosting fee yang pada tahun ini diserahkan ke Pemprov NTB sebesar Rp 231 miliar, belum bisa dilakukan.
Pasalnya anggaran daerah digunakan untuk pembiayaan atlet yang berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) dan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi.
Ia mengatakan, sejak awal pelaksanaan MotoGP, Pemprov NTB tidak berkewajiban membayar hosting fee kepada Dorna selaku promotor MotoGP.
Baca Juga: Hosting Fee MotoGP Mandalika Belum Dibayar Rp 231 Miliar Begini Penjelasan Bos ITDC
"Mungkin mau coba-coba saja, daerah juga tidak bisa menerima di tengah jalan karena setiap Rupiah yang dianggarkan sudah ada mekanismenya," ucap Gita dikutip dari TribunLombok.com, Selasa (10/9/2024).
Mantan Penjabat (Pj) Gubernur NTB itu menjelaskan, sejak awal pemerintah pusat dan daerah sudah mengambil peran masing-masing dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika.
Seperti pembangunan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (Bizam) di Lombok Tengah oleh PT Angkasa Pura.
Kemudian Jalan Bypass menuju sirkuit yang dibangun Kementerian PUPR.
Sementara Pemprov menggarap peningkatan fasilitas RSUD NTB.
"Sampai kita meminjam Rp 500 miliar untuk rumah sakit, untuk meningkatkan kapasitas," kata Gita.
Ia menambahkan, hosting fee MotoGP musim lalu ditanggung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).