KTA disinyalir jadi hambatan keluarnya KIS pembalap di daerah karena lama antre di PP IMI. Pembuatan yang terpusat di PP IMI, tentu menyebabkan pemohon KTA PP IMI membludak. Bayangkan, seluruh wilayah Indonesia ada 33 Pengprov IMI mengajukan ke PP IMI. Menurut pengakuan Billy Marbun dari PP IMI, PP memiliki 9 mesin cetak KTA.
Padahal, wilayah Jawa Barat saja, yang merupakan pemohon terbanyak, menurut pengakuan Rio Teguh Pribadi, Ketua Umum Pengprov Jabar, tak kurang dari 6.000 KTA per tahunnya. H. Tamimi, Ketua Umum Pengprov IMI Serang, bilang tak kurang dari 1.000 KTA per tahun. Belum lagi dari 31 pengprov lainnya.
Ada wacana pembuatan KTA dan KIS diserahkan kepada Pengprov masing-masing. Selain meringankan beban PP IMI, juga mempercepat pembuatan KTA dan pembuatan KIS. Tidak ada lagi pembalap hanya modal resi bertahun-tahun selama balap.
Toh, alat cetak KTA kini harganya nggak terlalu mahal. Tinggal pengaturannya saja diketatkan, supaya tidak terjadi pemalsuan dan kebocoran.
"Perubahan sistem permohonan harus melalui rakernas IMI. Apabila, sistem seperti ini diberlakukan, perlu juga melihat kemampuan Pengprov. Kenyataannya, kemampuan Pengprov tidak merata," ucap Billy Marbun, Kabid Organisasi PP IMI.
Menurut Billy, penyelesaian KTA sebenarnya tidak lama apabila syarat yang diajukan lengkap. Tapi, pemohon kebanyakan tidak melampirkan pas foto. "Ini yang bikin lama. Mereka hanya men-yetorkan biaya lalu menyerahkan foto kopi KTP saja," tambah Billy.
Hal lain dikemukakan H. Tamimi. Pria akrab disapa H. Mimi ini menyatakan, permasalahannya karena kesalahan komunikasi antara Pengprov dan PP. Selama ini komunikasi hanya melalui rakernas. "Dan rakernas sepertinya sudah diarahkan semua," protesnya.
Kalaupun diserahkan ke Pengprov, H. Mimi menekankan, sebaiknya diikuti dengan perbaikan kinerja PP IMI. Tanpa perbaikan kinerja, hanya akan memindahkan permasalahan ke pengprov. "Untuk memperbaiki perlu mengevaluasi komunikasi dengan pengprov di luar rakernas. Supaya PP IMI mengetahui apa maunya pengprov," usulnya.
Tetapi, perlu adanya persiapan SDM di pengprov. Tidak semua Pengprov memiliki SDM yang memadai. "Perlu pelatihan SDM yang dimiliki pengprov," harapnya.
Hal yang sama dikemukakan Rio Teguh Pribadi, Ketua Umum Pengprov Jawa Barat. Penyerahan pengurusan KTA ke pengprov harus diikuti kesiapan SDM dan fasilitas. Paling tidak PP IMI memberikan alat cetak KTA.
"Pengprov Jabar terbatas dengan SDM karena event setiap minggu rata-rata 4-5 event. Setiap event Pengprov harus mengirim orang sebagai juri," ung kap Rio Teguh.
Selain kelengkapan SDM dan alat cetak, sejak awal Pengprov Banten mensosialisasikan persyaratan KTA kepada pembalap. "Kalau belum lengkap syaratnya, nggak akan diterima pengprov. Karena kebanyakan hanya mengejar supaya bisa turun balap," ujarnya. Sebagusnya pembalap jangan nunggu lama. (www.motorplus-online.com)
KOMENTAR