Kartu Izin Start (KIS) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Diurus Pengurus Provinsi IMI?

Motorplus - Rabu, 19 Maret 2014 | 08:27
KTA disinyalir jadi hambatan keluarnya KIS pembalap di daerah karena lama antre di PP IMI. Pembuatan yang terpusat di PP IMI, tentu menyebabkan pemohon KTA PP IMI membludak. Bayangkan, seluruh wilayah Indonesia ada 33 Pengprov IMI mengajukan ke PP IM
KTA disinyalir jadi hambatan keluarnya KIS pembalap di daerah karena lama antre di PP IMI. Pembuatan yang terpusat di PP IMI, tentu menyebabkan pemohon KTA PP IMI membludak. Bayangkan, seluruh wilayah Indonesia ada 33 Pengprov IMI mengajukan ke PP IM

KIS nunggu KTA
KTA disinyalir jadi hambatan keluarnya KIS pembalap di daerah karena lama antre di PP IMI. Pembuatan yang terpusat di PP IMI, tentu menyebabkan pemohon KTA PP IMI membludak. Bayangkan, seluruh wilayah Indonesia ada 33 Pengprov IMI mengajukan ke PP IMI. Menurut pengakuan Billy Marbun dari PP IMI, PP memiliki 9 mesin cetak KTA.

Padahal, wilayah Jawa Barat saja, yang merupakan pemohon terbanyak, menurut pengakuan Rio Teguh Pribadi, Ketua Umum Pengprov Jabar, tak kurang dari 6.000 KTA per tahunnya. H. Tamimi, Ketua Umum Pengprov IMI Serang, bilang tak kurang dari 1.000 KTA per tahun. Belum lagi dari 31 pengprov lainnya.

Ada wacana pembuatan KTA dan KIS diserahkan kepada Pengprov masing-masing. Selain meringankan beban PP IMI, juga mempercepatpembuatan KTA dan pembuatan KIS. Tidak ada lagipembalap hanya modal resi bertahun-tahun selama balap.

Toh, alat cetak KTA kini harganya nggak terlalu mahal. Tinggal pengaturannya saja diketatkan, supaya tidak terjadi pemalsuan dan kebocoran.

"Perubahan sistem permohonan harus melalui rakernas IMI.Apabila, sistem seperti ini diberlakukan,perlu juga melihat kemampuan Pengprov. Kenyataannya, kemampuan Pengprov tidak merata," ucap Billy Marbun, Kabid Organisasi PP IMI.

Menurut Billy, penyelesaian KTA sebenarnya tidak lama apabila syarat yang diajukan lengkap. Tapi, pemohon kebanyakantidak melampirkan pas foto. "Ini yang bikin lama. Mereka hanya men-yetorkan biaya lalu menyerahkan foto kopi KTP saja," tambah Billy.

Hal lain dikemukakan H. Tamimi. Pria akrab disapa H. Mimi inimenyatakan, permasalahannya karena kesalahan komunikasi antara Pengprov dan PP. Selama ini komunikasi hanya melalui rakernas. "Dan rakernas sepertinya sudah diarahkan semua,"protesnya.

Kalaupun diserahkan ke Pengprov, H. Mimi menekankan,sebaiknya diikuti denganperbaikan kinerja PP IMI. Tanpa perbaikan kinerja, hanya akan memindahkan permasalahan ke pengprov. "Untuk memperbaiki perlu mengevaluasi komunikasi dengan pengprovdi luar rakernas.Supaya PPIMI mengetahui apa maunya pengprov," usulnya.

Tetapi, perlu adanya persiapan SDM di pengprov. Tidak semua Pengprov memiliki SDM yang memadai. "Perlupelatihan SDM yang dimiliki pengprov," harapnya.

Editor : Motorplus

TERPOPULER