Nih Aturan Pajak STNK Mati Ditilang

Banyak yang masih ragu soal pajak  STNK habis polisi tak berhak untuk menilang pengendara.

Alasannya, yang habis merupakan pajaknya saja.

Jadi bukan urusan pihak kepolisian.

Soal pajak merupakan urusan Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi.

Namun benarkan demikian?

(BACA JUGA : Apakah Pajak STNK Mati akan Kena Tilang?)

Ada 2 aturan yang berbicara soal kewenangan polisi untuk menindak pengendara yang habis masa pajak STNK.

Pertama, UU No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kedua, Peraturan  Kepala Kepolisian RI No. 5 Tahun 2012 mengenai Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 pasal 70 ayat 2 STNK berlaku selama lima tahun dan harus disahkan setiap tahun.

Pengesahan ini bertujuan untuk memverifikasi apakah motor yang disahkan masih dimiliki pemilik sah.

Dan itu dilakukan dengan menyertakan identitas diri yakni KTP yang  masih berlaku.

Diperkuat dalam pasal 1 butir ke-9 Peraturan Kapolri No. 5 tahun 2012.

Bunyinya, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah

dokumen  yang  berfungsi  sebagai  bukti  legitimasi  pengoperasian  Ranmor  yang

berbentuk  surat  atau  bentuk  lain  yang  diterbitkan  Polri  yang  berisi  identitas

pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

Jadi, menurut Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budyanto  dari aspek hukum, pajak mati dapat dilakukan penegakan hukum dengan tilang.

Penekanan argumentasi hukumnya bukan pada pajak mati tapi pada aspek keabsahan atau legalitas STNK . (www.motorplus-online.com)