MOTOR Plus-online.com - Di Yogyakarta, ratusan pengemudi ojek online melakukan demonstrasi di Alun-alun Utara Yogyakarta Selasa (27/3/2018).
Aksi tersebut merupakan sikap atas aksi besar-besaran yang dilaksanakan pengemudi ojek online di Jakarta.
Sekjen Paguyuban Driver Gojek Jogjakarta (Pagodja), Wibi Asmara mengatakan ada dua hal yang dituntut dalam aksi tersebut.
Pertama para pengemudi ojek online ingin memiliki payung hukum.
(BACA JUGA: Presiden Jokowi Kaget Dengar Tarif Ojol, Langsung Perintahkan Menhub Atasi Masalah)
Kedua ingin pemerintah hadir dalam ojek online.
"Jadi ini adalah aksi bersama, menyikapi aksi nasional di Jakarta. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Pertama kami ingin punya payung hukum, kedua ingin pemerintah hadir," kata Wibi.
Ia mengatakan posisi pengemudi ojek online menjadi tidak jelas karena tidak memiliki payung hukum.
Wibi menilai kebijakan yang diambil perusahaan kebanyakan merugikan pengemudi.
(BACA JUGA: Sadis! Terlibat Demo di Istana Negara, Akun Driver Ojol Langsung Terkena Suspend)
"Kalau tidak punya payung hukum posisinya tidak jelas. Sementara kebijakan yang diambil perusahaan selalu sepihak dan cenderung merugikan pengemudi,"terangnya.
Menurutnya, pemerintah sebagai pembuat kebijakan hadir dan melibatkan pengemudi dalam membuat kebijakan bersama perusahaan.
Wibi menurutkan masalah tarif bisa diselesaikan bersama antara pemerintah, perusahaan, dan pengemudi.
"Kami ingin pemerintah sebagai pembuat kebijakan hadir dan melibatkan pengemudi. Masalah tarif bisa diselesaikan bersama antara pemerintah, perusahaan, dan pengemudi," tuturnya.
Wibi mengatakan menjadi pengemudi ojek online kini sudah menjadi profesi seseorang.
(BACA JUGA: Rusuh! Driver Ojek Online Yang Tidak Ikut Demo Dipukuli, Penumpang Dipaksa Turun)
Masyarakat dan mitra seperti restoran menjadi terbantu dengan adanya pengemudi ojek online.
Pemerintah juga seharunya memahami.
Satu di antara pengemudi yang ikut aksi tersebut, Mansur (43) mengatakan kebanyakan di grupnya mengeluh soal pemerintah dan perusahaan.
Menurutnya aturan perusahaan juga tak jarang merugikan, padahal ia bekerja dengan sungguh-sungguh.
"Di grup banyak yang mengeluh soal pemerintah dan perusahaan. Terutama soal payung hukum itu. Kami merasa kurang aman kalau belum ada payung hukumnya," terangnya.
Mansur baru satu tahun menjadi pengemudi ojek online.
Namun ia melakukan pelayanan yang maksimal kepada penumpangnya.
"Kami kan servis juga pelanggan. Cek kendaraan sebelum jalan, terus menyediakan jas hujan, itu bentuk pelayanan juga," kata Mansur.
Sigit Sapto Raharjo, Kepala Dinas Perhubungan DIY mengatakan belum bisa menanggapi terlalu banyak.
Ia menunggu arahan dari pemerintah pusat untuk penanganan lebih lanjut.
"Saat ini saya belum bisa menanggapi terlalu banyak, karena harus menunggu arahan pemerintah pusat," kata Sigit.
KOMENTAR