Pemilik Moge Kena Razia Karena Nunggak Pajak Kendaraan Sampai Jutaan Rupiah

MOTOR Plus-online.com – Badan Penerimaan Retribusi Daerah (BPRD) menemukan motor gede yang tunggakan pajaknya yang enggak main-main.

BPRD gencar lakukan razia yang menargetkan kendaraan mewah, termasuk moge di kawasan Senayan, Jakarta Pusat hari ini (15/12/2019).

Sambil memberitahukan adanya keringanan pajak, BPRD menginformasikan anggota komunitas motor gede tentang pajak yang harus dibayar.

Motor gede yang menjadi sasaran BPRD adalah berkapasitas mesin 500 cc ke atas.

Baca Juga: Kabar Bagus Nih, BPRD DKI Jakarta Sosialisasikan Bulan Keringanan Pajak Untuk Pemilik Moge

Baca Juga: Pemilik Motor Masih Bingung Cara Menghitung Besaran Pajak Progresif, Tambahan Biaya Sampai 4 Persen

Hal itu dibenarkan oleh Manasar Simbolon, Kepala Unit Pelaksana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Jakarta Pusat.

"Setelah banyak razia door to door, ke apartemen dan mall di Jakarta Pusat, hari ini sejak jam 6 pagi kami keliling di sekitar Senayan dan bertemu komunitas moge,” buka Manasar pada Minggu (15/12/2019).

Hasil sidak Pajak Kendaraan Bermotor itu mengungkapkan 150 pemilik moge sudah taat pajak.

“Dari 150 pemilik moge, hanya ada 2 pemilik motor yang belum membayar PKB, ada yang blokir dan belum bayar 3 bulan,” lanjutnya.

Baca Juga: Geger Fenomena Artis Pamer Saldo ATM, Ternyata Punya Uang Setara 2 Yamaha NMAX Bisa Jadi Incaran Ditjen Pajak

“Potensi pajak yang didapatkan dari 2 motor itu sekitar Rp 4 sampai Rp 5 juta per bulan," kata Manasar menambahkan.

Selain itu, salah satu pemilik Triumph ternyata menunggak pajak tembus Rp 5 juta.

“Tadi yang jenis Triumph 2294 cc. Rp 8 jutaan lah (menunggak pajaknya)," kata Manarsar.

Petugas BPRD Jakarta Pusat lantas memasang sebuah stiker di tangki bensin moge tersebut agar sang pemilik sadar belum membayar kewajibannya.

Baca Juga: Tanpa KTP Asli Sesuai dengan STNK dan BPKB Enggak Bisa Bayar Pajak Motor, Begini Penjelasan Polisi

Manasar menghimbau untuk memanfaatkan bulan keringanan pajak.

Karena, mulai tahun 2020, pihaknya akan menerapkan law enforcement untuk mengoptimalkan pajak daerah.

"Mumpung ada bulan pengampunan denda, sanksi administrasi pajak dibebaskan, jadi kami berharap sekali kerjasama yang baik demi negeri kita juga," tutupnya.