MOTOR Plus-Online.com - Pengamat sarankan batasi atau naikkan harga Pertalite supaya tak langka.
Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar tengah ramai menjadikan perbincangan kabar menipisnya kuota.
Sebelumnya Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting sudah bicara persoalan menipisnya kuota .
"Pengaturan (distribusi) BBM (bersubsidi) harus segera dilakukan," kata Irto kepada Kompas.com, Kamis (11/8/2022).
Irto mengungkapkan hingga Juni 2022 BBM subsidi jenis Pertalite sudah tersalurkan 16,8 juta kilo liter dari kuota 23 juta kilo liter.
Sementara BBM bersubsidi jenis solar sudah tersalurkan 9,9 juta kilo liter dari kuota 14,9 juta kilo liter.
Dengan kondisi tersebut kuota BBM subsidi di Indonesia hanya tersisa 6,2 juta kilo liter untuk Pertalite dan 5 juta kilo liter untuk Solar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah meminta Pertamina untuk mengendalikan BBM bersubsidi.
Baca Juga: Penimbun BBM Pertalite Diduga Jadi Dalang Bensin Langka di SPBU Kota Palopo
Hal itu supaya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIkatakan Sri Mulyani pemerintah sejauh ini telah menggelontorkan dana sebesar Rp 502 triliun untuk subsidi energi, termasuk BBM, dan listrik.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menanggapi perkata BBM subsidi yang kian rumit situasinya.
Fahmy mengatakan pemerintah saat ini menghadapi dilema yang sulit.
Kelangkaan BBM subsidi akan terjadi di berbagai SPBU apabila pemerintah tidak menambah kuota BBM subsidi.
Namun, jika kuota BBM subsidi ditambahkan akan mengakibatkan beban APBN membengkak hingga melebihi Rp 600 triliun.
"Kalau upaya pembatasan konsumsi Pertalite tidak berhasil, kuota BBM subsidi pasti jebol paling lama pada akhir Oktober 2022," kata Fahmy kepada Kompas.com, Jumat (12/8/2022).
Fahmy menyarankan dua kebijakan untuk mencegah kelangkaan BBM subsidi Pertalite dan Solar.
Baca Juga: Cerita Driver Ojol Resah Pertalite Langka di Bogor, Ganti Pertamax Mahal
"Pertama, tetapkan segera dalam Perpres bahwa hanya sepeda motor dan kendaraan angkutan orang dan angkutan barang yang diperbolehkan menggunakan Pertalite dan Solar," ujarnya.
Kedua pemerintah perlu menurunkan disparitas antara harga Pertamax dan Pertalite.
Maksunya adalah dengan cara menaikkan harga Pertalite dan menurunkan harga Pertamax secara bersamaan, sehingga selisih maksimal harga sebesar Rp 1.500 per liter.
Menurutnya, kebijakan harga itu akan mendorong konsumen Pertalite migrasi ke Pertamax secara suka rela.
"Perlu juga dilakukan komunikasi publik secara besar-besaran bahwa penggunaan Pertamax sesungguhnya lebih baik untuk mesin kendaraan dan lebih irit," kata dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kuota Pertalite Bakal Jebol, Pengamat: Batasi dan Naikkan Harganya"
Source | : | KOMPAS.com |
Penulis | : | Ilham Ega Safari |
Editor | : | Indra GT |
KOMENTAR