Gawat, Anggota DPR Minta Pemerintah Naikkan Harga BBM Pertalite Jadi Rp 8.875

MOTOR Plus-online.com - Anggota DPR meminta pemerintah segera menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite menjadi Rp 8.875.

Anggota Komisi VII DPR dari Partai Golkar, Lamhot Sinaga menyoroti BBM subsidi masyarakat yang sudah sangat membebani anggaran pemerintah di angka Rp 502 triliun.

Lamhot memahami pemerintah dalam posisi sangat sulit antara mengalirkan anggaran subsidi atau membatasi penggunaan BBM subsidi.

"Tujuannya sama-sama untuk mengurangi beban APBN dan setiap pilihan ada risikonya," kata Lamhot.

Lamhot menggambarkan postur anggaran pemerintah dalam menanggung subsidi BBM.

Menurutnya, setiap kenaikan harga ICP (Indonesian Crude Price) 1 dolar AS per barel berdampak pada kenaikan subsidi LPG sekitar Rp 1,47 triliun, subsidi minyak tanah sekitar Rp 49 miliar, dan beban kompensasi BBM lebih dari Rp 2,65 triliun.

Saat ini, asumsi harga minyak dunia sebesar 63 dolar AS per barel berubah menjadi 100 dolar AS per barel.

Sementara kebutuhan BBM Pertalite meningkat 6 jt kilo liter dari yang telah dibahas dan disepakati antara Pemerintah dengan DPR yakni 23 jt kilo liter, demikian juga Solar sudah naik 2,5 jt kilo liter dari APBN yang berjumlah 14.9 jt kilo liter.

Baca Juga: Ini Alasan BBM Pertalite Langka di Beberapa Daerah SPBU Pertamina, Apa Benar Stoknya Habis?

"Kalau harga minyak diatas 100 dolar AS perbarel kemudian dengan asumsi rupiah kita Rp 14.500 per dolar, kuota kita dari 23 juta kilo liter menjadi 29 juta, maka akan terjadi penambahan subsidi sampai Rp 600 triliun, angka yang sangat besar," terang Lamhot.

Rencana pengurangan kuota BBM subsidi dalam RAPBN menjadi sangat relevan dan mendesak dilakukan, karena akan sangat membebani APBN.

"Jika subsidi terus bertambah hingga mencapai Rp 600 triliun sementara target pendapatan Rp 2.266,2 triliun artinya lebih dari 26 persen anggaran kita hanya untuk beli BBM," sambungnya.

Namun bukan menghilangkan subsidi, karena pemerintah masih dibutuhkan kehadirannya, terutama masyarakat dengan ekonomi yang masih rendah.

Lamhot juga meminta pemerintah mempertimbangkan usulan Pertalite hanya untuk pengguna motor, solar hanya untuk kendaraan angkutan.

"Saya mengusulkan besar subsidi per liter BBM ditanggung pemerintah 75 persen nya saja, sisanya dengan penyesuaian harga BBM subsidi," ungkapnya.

Pemerintah mensubsidi solar sebesar Rp 7.800 per liter menjadikan harga solar menjadi Rp 5.150 per liter, dengan penyesuaian besar subsidi harga solar memungkinkan menjadi Rp 7.100.

Subsidi pertalite dari pemerintah sebesar Rp 4.500 per liter dari harga yang diterima konsumen Rp 7.650 per liter, sehingga penyesuaian harga pertalite memungkinkan menjadi Rp 8.875.

Baca Juga: Siap-siap Harga BBM Pertalite Bakal Naik, Tanda-tandanya Sudah Mulai Terlihat

Penyesuaian harga ini menurut Lamhot masih bisa diterima masyarakat penerima subsidi karena masih sangat terjangkau jika dibandingkan harga BBM non subsidi.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kurangi Beban APBN, Anggota Komisi VII Dorong Pemerintah Berani Putuskan Kenaikan Harga BBM Subsidi