Biaya pembangunannya diperkirakan membengkak sebesar 1,1-1,9 miliar dolar AS dari perhitungan awal.
"Ini berbeda dengan janji presiden yang mengatakan tidak akan menggunakan uang rakyat sepeserpun," tambah Rofik.
"Belum lagi jelas segmen masyarakat mana yang menjadi penerima manfaatnya karena ongkos tiketnya diperkirakan sebesar Rp 400 ribu sekali jalan, proyek kereta cepat ini sudah akan membebani APBN," sambungnya.
Menurut data PT Kereta Cepat Indonesia China, progres per Juli 2022 ini sudah mencapai 84 persen.
Belum jelas kepastian proyek kereta cepat ini ke depan bila tanpa bantuan anggaran dari APBN.
Alokasi subsidi dalam APBN ini lebih dirasakan pemerintah sebagai beban.
Padahal, subsidi ini yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca Juga: Harga Pertalite Naik Biasanya Mahasiswa Demo Duluan Tapi Sekarang Kampus Ini Malah Setuju
Rofik menambahkan, rencana pemerintah tersebut akan berdampak signifikan terhadap indeks harga konsumen (IHK), yang pada akhirnya akan mengganggu roda perekonomian nasional.
"Dengan naiknya harga BBM subsidi, laju inflasi Tanah Air akan melonjak tinggi," ungkap Rofik.
| Source | : | Tribunnews.com |
| Editor | : | Aong |
