MOTOR Plus-online.com - Walaupuh harga Pertalite dan Solar sudah naik namun rencanannya penyalurannya menggunakan aplikasi MyPertamina.
Data STNK terhubung dengan aplikasi MyPertamina kendaraan nunggak pajak terancam gak bisa isi Pertalite karena ketahuan.
Seperti diketahui aplikasi MyPertamina digunakan agar penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tepat sasaran.
Sementara ini data STNK akan terhubung dengan MyPertamina untuk penentuan kendaraan tertentu layak atau tidak isi Pertalite atau Solar.
Bukan tidak mungkin jika data STNK terhubung dengan MyPertamina akan dikembangkan fungsinya.
Misalnya kendaraan seperti motor dan mobil yang nunggak pajak akan terancam tidak bisa isi Pertalite atau Solar.
Namun sementara ini data STNK hanya digunakan untuk menentukan kendaraan yang layak isi Pertalite atau Solar subsidi.
Ditegaskan manajemen PT Pertamina (Persero), bila harga BBM subsidi naik, pembelian BBM dengan aplikasi My Pertamina tetap dijalankan.
Baca Juga: MyPertamina Apakah Masih Harus Dipakai Meski Harga Pertalite Naik Dijelaskan Kementrian ESDM
Baca Juga: Segera Daftarkan KTP dan STNK Biar Motor Dibolehin Isi Pertalite
Terkait data kendaraan yang berhak, kabarnya mobil 1.500 cc ke bawah saja yang boleh pakai BBM bersubsidi alias Pertalite.
Sedangkan untuk motor hanya kapasitas 250 cc yang boleh pakai Pertalite.
Untuk itu, Pertamina berkolaborasi dengan Korlantas Polri dalam pendataan kendaraan yang boleh dan tidak konsumsi Pertalite.
Seperti dijelaskan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir gunakan memastikan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) tepat sasaran.
Salah satunya dengan cara menghubungkan aplikasi MyPertamina dengan data kepolisian dan PT Telkom.
"Segera saya rapatkan bagaimana sinkronisasi data Telkom dengan Pertamina ini bisa menjadi sesuatu yang baik, apalagi kalau bisa nanti saya akan mengajak Pak Kapolri untuk mendapat dukungan data nomor mobil dan jenisnya," kata Erick di tengah kunjungan kerjanya ke Belanda, Sabtu (3/9/2022).
Menurut Erick, penyaluran subsidi BBM harus tepat sasaran seiring dengan upaya pemerintah menekan beban subsidi yang mencapai Rp 502 triliun.
Sebab selama ini, subsidi justru dinikmati oleh masyarakat yang mampu. "Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, 70 persen yang menikmati subsidi yang mampu.
Artinya apa? Ya tidak mungkin yang mampu disubsidi. Kalau yang kurang mampu, wajib (disubsidi)," ujar Erick.
Belum diketahui kapan sinkronisasi data dengan kepolisian dan Telkom ini terealisasi.
Erick mengatakan perlu waktu, apalagi aplikasi MyPertamina sendiri masih ada kekurangan sejak diluncurkan Juli 2022 lalu.
Namun ia meyakini ini bisa terwujud dengan baik. "Kita sudah pernah melakukan dengan cara misalnya PeduliLindungi, kan bisa," kata Erick.
"Kita sudah pernah melakukan dengan cara misalnya PeduliLindungi, kan bisa," kata Erick.
Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30.
Penyesuaian harga BBM terbaru mulai sore nanti yakni sebagai berikut:
Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter
Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter
Harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter
Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi mencuat dalam beberapa waktu terakhir seiring membengkaknya nilai subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp 198 triliun, jika tidak ada kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Pastikan Subsidi BBM Tepat Sasaran, Erick Thohir: MyPertamina Akan Terhubung dengan Data Kepolisian dan Telkom.
KOMENTAR