Ini dilakukan sebagai bentuk pengawalan massa yang melintas di wilayah Jakarta Barat hingga ke depan Gedung DPR.
"Hal ini dilakukan untuk memberikan keamanan serta kelancaran masyarakat yang akan menyalurkan aspirasinya di Istana Negara maupun Gedung MPR/DPR RI," ujar Pasma Royce di Slipi, Selasa.
Sebanyak 673 personel gabungan dari TNI, Polri, hingga Satpol PP juga disiagakan untuk mengawal jalur yang dilintasi massa.
Titik penjagaan termasuk di jalur lintasan di TL (traffic light) Slipi, TL Tomang, TL Grogol, TL Cengkareng, Warung Gantung Kalideres Jakarta Barat, TL Joglo, TL Singalaga, TL Ketapang, TL Glodok, dan Asrama Petamburan.
Unjuk rasa di DPR setidaknya diikuti oleh 2.000 buruh dari wilayah Jabodetabek.
Sementara, serikat buruh di daerah lain menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah provinsi.
Baca Juga: Dapat Pemutihan Enak Bener Wajib Pajak Kendaraan Juga Dikasih Makanan dan Minuman Jadi Betah
"Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan DPR agar membatalkan kenaikan harga BBM," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Dalam demo tersebut, buruh mendesak DPR membentuk panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja) dalam membahas kenaikan harga BBM.
"Kami memastikan, jika Panja atau Pansus tidak dibentuk, DPR bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial," kata Said.
| Source | : | Kompas.com |
| Editor | : | Joni Lono Mulia |
