MOTOR Plus-online.com - Pengamat transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Djoko Setijowarno bilang, daripada subsidi motor listrik mending dialihkan ke tarif KRL. Belakangan ramai tarif kereta rel listrik (KRL) atau Commuter Line bakal naik di saat pemerintah mau memberi subsidi kendaraan listrik.
Pemerintah akan memberi subsidi motor listrik Rp 8 juta, serta subsidi konversi motor listrik sekitar Rp 5 juta.
Menurut Djoko, kebijakan yang akan diluncurkan Kementerian Perindustrian itu cukup mengganggu para pengguna jasa transportasi umum, khususnya pengguna KRL Jabodetabek.
Kementerian Perhubungan mengeluarkan wacana akan menaikkan tarif KRL untuk orang-orang kaya agar subsidi bisa tepat guna.
Di tengah upaya mengubah kebiasaan masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, Djoko menilai kebijakan subsidi kendaraan listrik itu justru kontraproduktif.
"Jika diberikan pada sejumlah pembelian mobil listrik dan sepeda motor listrik, dampaknya akan menambah kemacetan dan angka kecelakaan lalu lintas," Djoko dikutip dari Kompas.com, Rabu (4/1/2022).
Djoko menjelaskan, seharusnya Kemenperin ikut mendukung upaya pembenahan transportasi umum yang sedang dilakukan oleh Kemenhub di kawasan perkotaan.
Pembenahan ini bisa dilakukan dengan menggunakan bus listrik dan kendaraan konversi atau motor listrik di daerah sulit mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).
Baca Juga: Walhi Imbau Pemerintah Batalkan Subsidi Motor Listrik, Lebih Baik Subsidi Tarif KRL
Menurut Djoko, angkutan pengumpan atau feeder dari kawasan perumahan di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) menuju stasiun KRL dapat menggunakan kendaraan umum listrik.
"Bisa kendaraan umum baru atau kendaraan umum yang ada dikonversi diprioritaskan untuk mendapat program insentif kendaraan listrik," lanjut lagi Djoko.
Dalam pandangannya, Djoko berujar subsidi tepat sasaran harus terus diupayakan dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi pengguna transportasi umum.
"Setiap pengguna transportasi umum wajib menerima subsidi, karena sudah membantu pemerintah untuk mereduksi terjadinya kemacetan, menurunkan tingkat polusi udara, dan turut mengurangi angka kecelakaan," pungkas Djoko.
Hal yang diungkapkan Djoko senada dengan yang disampakan Muhammad Aminullah selaku Juru Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta.
Menurut Aminullah, pengguna transportasi publik telah berperan dalam menekan angka kecelakaan, kemacetan, polusi udara, serta emisi gas rumah kaca.
Ia pun menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada transportasi publik melalui subsidi pengguna kendaraan umum. Ditambah Jakarta kini sedang bertarung dengan kemacetan dan polusi udara.
"Dan para pengguna transportasi umum telah mengambil peran menjadi salah satu bagian dari pemulihan Jakarta," ujar Aminullah.
"Sudah sepatutnya pemerintah, khususnya kementerian perhubungan mendukungnya, bukan justru mencabut subsidinya," tutupnya.
Aminullah memandang kenaikan tarif KRL bisa membuat masyarakat enggak mau naik kendaraan umum.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ribut-ribut Tarif KRL untuk Orang Kaya, Pengamat: Subsidi Mobil Listrik Dialihkan Saja untuk Perbanyak "Feeder" ke Stasiun"
| Source | : | Kompas.com |
| Penulis | : | Ardhana Adwitiya |
| Editor | : | Joni Lono Mulia |
KOMENTAR