MOTOR Plus-online.com - Soal jalan berbayar di Jakarta Rp 5.000-Rp 19.000, Pj (Pejabat) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bilang masih dibahas. Jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) bakal berlaku di sejumlah jalan di Jakarta.
Penerapas sistem jalan berbayar atau ERP tercantum dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLE). Dalam Raperda PLLE, jalan berbayar akan diterapkan di 25 ruas jalan di DKI Jakarta.
Sistem jalan berbayar di Jakarta enggak cuma berlaku buat mobil, tapi juga untuk pengendara motor. Hal itu tertulis dalam Pasal 11 ayat (1) Raperda PLLE.
"Semua Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dapat melalui Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, kecuali kendaraan bermotor alat berat," tulis Pasal 11 ayat (1).
Artinya baik motor bensin maupun motor listrik dikenakan biaya jika melintasi jalan berbayar elektronik. Sementara untuk sepeda atau sepeda listrik tidak dikenai biaya, sebagaimana tertulis dalam Pasal 11 ayat (4).
Soal jalan berbayar di Jakarta, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan peraturan tersebut masih dalam tahap pembahasan.
Kata Heru, Raperda PLLE masih disusun oleh DPRD DKI Jakarta.
"ERP kan sekarang masih dalam proses di DPRD, raperda namanya. Itu masih ada beberapa tahapan. Nanti dibahas di DPRD, diolah sesuai dengan kewenangannya masing-masing," ucap Heru Budi Hartono dikutip dari Kompas.com, Rabu (11/1/2023).
Baca Juga: Siapkan Uang Jika Lewat 25 Jalan Berbayar di Jakarta, Berikut Ini Daftarnya
Usai raperda tersebut disahkan menjadi perda, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menerbitkan peraturan turunannya.
Kata dia, peraturan turunan itu bisa jadi berbentuk keputusan gubernur (kepgub) atau peraturan gubernur (pergub).
"Setelah jadi perda, (peraturan) turunan masih dibahas lagi, bisa pergub, bisa kepgub," lanjutnya.
Heru menambahkan, setelah terbit kepgub atau pergub, Pemprov DKI akan membahas soal titik-titik yang akan menerapkan ERP.
Selain itu, Pemprov DKI akan membahas soal tarif yang bakal dikenakan kepada pengendara kendaraan bermotor atau berbasis listrik yang melewati ERP.
Sayangnya Heru belum merinci tarif jalan berbayar atau ERP. Sebab, kata dia, tarif layanan ERP masih akan dibahas dengan Pemerintah Pusat.
"Berikutnya adalah tarif, tarif saya tidak menyampaikan, masih perlu pembahasan dengan tingkat (Pemerintah) Pusat," beber dia.
Heru berucap, Raperda PLLE ditargetkan bakal disahkan pada 2023.
"Ya, tentunya jadwal (pengesahan) itu di DPRD, mungkin mudah-mudahan bisa dibahas secepatnya. Iya, (pengesahan Raperda PLLE) tahun ini," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Heru Budi Pastikan Jalan Berbayar di Jakarta Masih Tahap Pembahasan"
| Source | : | Kompas.com |
| Penulis | : | Ardhana Adwitiya |
| Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR