MOTOR Plus-Online.com - Para driver ojol memastikan menolak tegas adanya jalan berbayar atau electronic road pricing/ERP.
ERP dianggap para driver ojol dapat merugikan pihaknya.
Hal ini lantaran biaya ERP yang dibebankan pada driver ojol akan mempengaruhi pemasukannya.
Hal itu diungkapkan oleh salah sagtu driver ojol, yakni Uus (28).
"Coba dipikirkan lagi gimana nanti nasib driver yang harus lewat jalan yang ada sistem ERP-nya," ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Sabtu (21/1/2023).
Uus menjelaskan pemasukannya selama jadi ojol yakni Rp 120 ribu saja per hari.
"Hitunglah minimal Rp 5.000 per masuk jalan berbayar. Kalau harus lewat sebanyak 10 kali sehari, berarti saya habis Rp 50.000 cuma buat bayar ERP aja," terang dia.
Lalu driver ojol lainnya, Ari (24) juga turut mengkritisi rencana penerapan ERP.
Ia menilai kebijakan ERP belum cocok diterapkan di Jakarta.
"Apalagi dengan tarif sebesar Rp 5.000-Rp 19.000 untuk sekali jalan, untuk motor, ini sangat lah berat, terutama untuk para ojol (ojek online)," ujarnya ditemui di Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo.
Baca Juga: Rencana Penerapan ERP Dikritik Keras, Motor Sekali Lewat Bayar Rp 5.000 Sampai Rp 19.000
Ari menambahkan, sepengetahuannya, setiap kendaraan harus memiliki On Board Unit (OBU) untuk melintasi jalur dengan ERP.
Ia pun mempertanyakan sistem pembelian dan pemasangan OBU.
"Apakah pengendara harus beli sendiri? Atau disubsidi? Atau gratis? Gimana pemasangan dan dimensi barangnya?" tutur Ari.
"Kecuali pemerintah punya mekanisme alat yang lain, yang pasti tidak akan memakan biaya yang sedikit," sambung dia.
Harusnya, terang Ari, pemerintah memperkuat transportasi publik terlebih dulu yang sudah dipastikan bisa efektif mengatasi macet.
Ia menilai sistem ERP masih belum terbukti efisiensinya, dan dirasa hanya akan menambah masalah dan kerumitan baru.
Ari merasa sistem ERP ini hanya akan memindahkan kemacetan dari satu titik ke titik lainnya.
"Bayangin gimana penumpukan kendaraan di ruas jalan lain untuk menghindari jalur ERP.
Kebijakan ini akan membuat ekonomi lesu karena membengkaknya pengeluaran," jelas Ari.
Baca Juga: Awas Kalau Motor Lewat Jalur ERP Tanpa Bayar Bisa Kena Denda 10 Kali Lipat
"Kemudian tidak efisiennya waktu. Pasti akan lebih macet atau jauh, serta tidak efisiennya penggunaan kendaraan roda dua untuk sektor tertentu kayak ojol," sambung dia.
Sementarai tu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo berujar, kepastian soal pemotor dikenai tarif telah dicantumkan dalam Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE).
"Dalam usul kami, di dalam usulannya (Raperda PL2SE), roda dua (termasuk pengendara yang dikenai tarif layanan ERP)," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2023).
Namun, belum diketahui tarif yang diterapkan untuk pengendara motor.
Usulan Dishub DKI, pengendara kendaraan bermotor/berbasis listrik yang melewati jalan berbayar akan dikenai tarif antara Rp 5.000-Rp 19.000.
ERP nantinya akan berlaku setiap hari mulai pukul 05.00 WIB sampai 22.00 WIB di 25 jalan di Ibu Kota.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tolak ERP, Pengemudi Ojol: Pikirkan Nasib Driver yang Dapat Pesanan di Jalan Berbayar"
| Penulis | : | Albi Arangga |
| Editor | : | Indra GT |
KOMENTAR