MOTOR Plus-online.com - Jalur Pantai Utara Jateng jadi favorit buat pemotor yang mau turing.
Sayangnya, jalur Pantura sering ditemukan lubang dan kerusakan akibat truk ODOL.
Truk ODOL atau overload over dimention, adalah yang membawa muatan melebihi kapasitasnya.
Akibat terlalu berat, aspal yang dilewati jadi retak bahkan menimbulkan lubang.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) menjelaskan, kerusakan di jalur Pantura bisa Rp 20 triliun per tahun.
"Sebenarnya lebih besar lagi dampak dari ODOL untuk jalan," sebut Muh Iqbal Taher, Kabid Preservasi BPJN Jateng-DIY dikutip dari Kompas.com.
Iqbal bilang, truk ODOL di jalan Pantura mesti disampaikan ke Kemeterian PUPR.
"Banyak memang yang harus kita kaji. Jangan semuanya ditimpakan logistik itu di jalan. Sudah tidak mampu itu jalan (Pantura). Mau sampai kapan jalan harus ini, kapasitasnya terbatas," timpal Iqbal.
Agar logistik tidak terpusat di jalur Pantura, Iqbal menanyakan kesiapan Kereta Api Logistik, Pelindo sampai pihak pelabuhan Tanjung Emas.
Abdul Kholik, anggota DPD RI Perwakilan Jateng juga meyakini truk ODOL mesti ditangani cepat.
Baca Juga: Jalur Mudik Pantura Berdarah Honda Scoopy dan Satria FU Gepeng, 2 Orang Pemudik Tutup Usia
"Ada problem truk-truk banyak yang kelebihan barang muatan, jelas merusak jalan dan kerugiannya Rp 20 triliun per tahun. Tentu sia-sia kalau hal itu tidak ditangani," katanya.
Selain jalan rusak, kemacetan di jalur Pantura pastinya merugikan di sisi ekonomi dan sosial.
Seperti BPJN, Abdul Kholik juga ingin pembagian jalur logistik via kereta api misalnya.
"Satu melalui jalur kereta api yang namanya KALog itu, infrastrukturnya sudah ada, tapi kebijakannya belum mendukung," sebutnya.
Tol laut juga jangan berhentu, karena efektif mengurangi beban di jalur Pantura.
"Sayangnya tol laut ini berhenti, kalau difungsikan kembali bahkan sampai Surabaya, akan mengurangi beban jalur jalan raya," jelasnya.
Makanya pihak DPD RI Perwakilan Jateng akan mengirim surat ke pemerintah pusat, soal tol laut diaktifkan lagi.
Jadi dari pemerintah pusat, akan diteruskan ke pihak terkait soal logistik di jalan raya.
"Sebagian bukan kewenangan provinsi karena semuanya pusat. KAI, PUPR, Pelindo vertikal, makanya kami DPD RI memfasilitasi ini, coba cari pola kolaborasi yang bisa mengatasi masalah ini," tutup Abdul Kholik.
Semoga cepat lancar ya jalur Pantura, agar jadi mulus, tidak macet dan ramah buat pengendara motor.
Source | : | Kompas.com |
Penulis | : | Reyhan Firdaus |
Editor | : | Joni Lono Mulia |
KOMENTAR