MOTOR Plus-online.com - Pertemuan antara Asosiaski Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) dengan Kementerian Koperasi dan UMKM (KemenkopUKM) sudah terjalin pada (23/2/2024).
Pada intinya AKSI ingin meminta regulasi dan standar yang jelas dari produksi-produksi knalpot dengan label SNI yang desibel dan materialnya sesuai dengan standar.
Karena pada beberapa pekan terakhir, knalpot produksi dari produsen yang tergabung dalam AKSI kerap menjadi imbasnya karena diduga knalpot brong.
Seperti penggunanya yang dirazia, bahkan sampai dihancurkan begitu saja saat menggeledah toko spare parts.
Kini setelah pertemuan terjalin, KemenkopUKM meminta agar pihak kepolisian bisa membedakan mana knalpot brong mana knalpot aftermarket.
Hal ini karena meskipun knalpot aftermarket lebih bising dibandingkan knalpot bawaan pabrik motor, desibelnya masih dalam batas aman yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup.
Hanung Harimba Rachman, Deputi Bidang UKM Kemenkop menjelaskan, terciptanya regulasi diharapkan bisa memberikan kelegaan bagi industri knalpot lokal.
Ia pun meminta kepada pihak kepolisian agar bisa membedakan knalpot aftermarket dan knalpot brong.
"Kami lagi cari jalan bagaimana supaya Polisi itu mudah membedakan mana yang knalpot brong aftermarket dengan knalpot aftermarket (yang tidak brong), harus melakukan pengujian," kata Hanung.
Baca Juga: Polisi Tindak 1.826 Pengguna Knalpot Brong di Banyumas, Kebanyakan Anak Sekolah
Ia menambahkan, bahwa saat ini tidak semua pihak kepolisian punya alat pengukur desibel.
Untuk itu, menurut dia jika ada sertifikasi SNI di knalpot aftermarket, akan memudahkan polisi dalam melakukan penindakan.
"Saat ini perlu pakai alat pengetesan kebisingan, kadang-kadang sebagian besar gak bawa alat, kemudian pengujiannya banyak yang tidak sesuai ketentuan tata cara pengujian. Jadi menguji knalpot itu tidak boleh di tempel di knalpot, caranya paling tidak 50 cm dan sudutnya 45 derajat. Kemudian juga gak boleh di geber-geber (normal saja)," bebernya.
Namun pada praktiknya, pengguna knalpot produksi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang justru telah memenuhi standar kerap dianggap menyalahi aturan dan mengganggu ketertiban.
Knalpot yang mereka gunakan itu seringkali disamakan dengan knalpot brong yang tidak standar.
"Kami harap sesuai UU Cipta Kerja amanat dan visinya bapak Kapolri bahwa pendekatan kepada UMKM ini harus di bina, apalagi saat ini regulasinya belum ada," paparnya.
Diakui bahwa saat ini belum ada sertifikasi teknis atau SNI untuk knalpot after market.
Sebagai perbandingan, negara tetangga, Filipina telah mengumumkan perubahan standar nasional untuk knalpot motor melalui Undang-Undang Muffler tahun 2022, yang merekomendasikan batas suara sebesar 99 desibel (dB).
Aturan tersebut menetapkan tingkat suara knalpot kendaraan bermotor tidak boleh melebihi 99 dB dan diukur pada putaran mesin 2.000 hingga 2.500 rpm.
Oleh sebab itu produsen knalpot dalam negeri dituntut untuk menyesuaikan standar mereka dan memperoleh sertifikasi teknis yang sesuai dengan regulasi ini.
“Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan, kami mendorong agar dapat dikeluarkan standardisasi untuk knalpot after market yang saat ini belum ada, sehingga nantinya akan mudah dibedakan antara knalpot after market yang terstandardisasi dan sesuai regulasi dibandingkan dengan knalpot brong,” kata Hanung.
Baca Juga: Update Aturan Knalpot Aftermarket Tidak Ditilang Polisi, AKSI Bertemu KemenkopUKM Hari Ini
| Penulis | : | Didit Abdillah |
| Editor | : | Joni Lono Mulia |
KOMENTAR