Segera Berlaku Motor Kena Aturan Pembatasan Kendaraan di Jakarta, Pabrikan Motor Langsung Bereaksi

MOTOR Plus-online.com - Pemerintah akan memberlakukan aturan baru pembatasan usia kendaraan di Jakarta.

Segera berlaku motor kena aturan pembatasan kendaraan di Jakarta, pabrikan motor langsung bereaksi.

Wacana akan diberlakukannya aturan baru pembatasan usia kendaraan yang bisa melintas di Jakarta mulai ramai.

Diketahui aturan pembatasan kendaraan di wilayah Daerah Khusus Jakarta (DKI) sudah ditetapkan melalui Undang-undang No. 22 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 25 April 2024.

Dalam beleidnya pada BAB IV, pemerintah pusat memberikan kewenangan khusus pada penyelenggaraan Daerah Khusus Jakarta dalam beberapa kegiatan, termasuk subbidang lalu lintas dan angkutan jalan (Pasal 24 ayat 2).

Kewenangan khusus tersebut meliputi pembatasan usia dan jumlah kepemilikan kendaraan perseorangan.

Dengan berlakunya aturan pembatasan kendaraan di wilayah DKJ, tentu sedikit banyak bakal berpengaruh terhadap penjualan motor.

Terlebih industri roda dua merupakan salah satu penopang perekonomian dengan penjualan mencapai 6,2 juta unit pada 2023.

Menanggapi kebijakan ini, GM Corporate Communication PT Astra Honda Motor (AHM) Ahmad Muhibbuddin, mengatakan, setiap kebijakan pasti sudah dipertimbangkan dengan komprehensif termasuk plus minusnya oleh pemerintah.

Baca Juga: Pembatasan Kendaraan Versi DPRD Jakarta, Pemilik Motor dan Mobil Harus Tahu Ini

Baca Juga: Daftar Motor Honda, Yamaha, Kawasaki dan Suzuki Dilarang Isi Pertalite di SPBU Pertamina

“Perlu dipertimbangkan bagaimana roda perekonomian dapat terus berputar baik dan positif,” ujar Muhib dikutip dari Kompas.com (7/5/2024).

“Dengan aktivitas perekonomian mobilitas dan produktivitas masyarakat yang lancar melalui kebijakan tersebut ataupun alternatif-alternatif kebijakan lainnya,” katanya.

Sementara itu, Asst GM Marketing & Public Relation PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) Antonius Widiantoro mengatakan, belum bisa memberikan komentar terkait hal tersebut.

“Karena bentuk implementasi dari kebijakan tersebut masih belum dijelaskan secara terperinci dan menunggu tindak lanjut dari Pemerintah DKJ. Tentunya akan kami pelajari jika nanti aturan detailnya sudah ada,” ujar Antonius (7/5/2024).