Pertalite Mulai Hilang dari Beberapa SPBU Pertamina, Pemerintah Langsung Buka Suara

MOTOR Plus-online.com - Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan pembatasan BBM subsidi akan berlaku mulai 1 Oktober 2024.

Pertalite mulai hilang dari beberapa SPBU, begini jawaban Pertamina.

Belakangan ramai kabar ada beberapa SPBU Pertamina di Jakarta yang tidak lagi menjual Pertalite.

Bensin yang dijual Rp 10 ribu per liter ini hilang dari papan pengumuman di SPBU.

Kabar hilangnya Pertalite dari beberapa SPBU mendapat jawaban dari Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana.

Dari pantauan Kementerian ESDM soal beberapa SPBU sudah tidak menjual Pertalite sudah sesuai dan tidak ada pelanggaran.

Pemerintah sendiri berencana menerbitkan aturan baru untuk penggunaan BBM subsidi (Pertalite dan Solar) agar lebih tepat sasaran.

Rencana penerbitan aturan pembatasan Pertalite akan dilakukan pada Minggu depan.

Dengan aturan baru ini diharapkan bisa mengurangi subsidi sekitar 7 persen dari kendaraan yang diklaim tidak berhak menerima subsidi.

Baca Juga: Mulai 1 Oktober Pertalite Dibatasi, Ini Ciri SPBU Pertamina yang Tak Menjual Pertalite Lagi

Baca Juga: Kabar Terbaru Pembatasan Pertalite dari Jokowi, Sebut Polusi Sampai APBN

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Rachmat Kaimudin mengatakan, ada rencana untuk realokasi subsidi BBM agar penggunaan Pertalite bisa lebih tepat sasaran sehingga anggaran akan dialihkan untuk penyediaan subsidi BBM yang berkulitas.

Dikutip dari Kontan.co.id, Rachmat menegaskan bahwa tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi, namun akan diarahkan agar Pertalite bisa dinikmati oleh pengguna yang tepat sasaran.

"Jadi, ini memang ada rencana kita untuk realokasi subsidi BBM. Kita bukan lakukan pembatasan [BBM bersubsidi], kita sebenarnya dorong penyediaan subsidi BBM yang berkualitas," kata Rachmat dalam Public Discussion Youth Energy Council (YEC) Transisi energi dan Udara Bersih: Generasi Muda Kunci Perubahan di Jakarta, Rabu (28/8).

Rachmat menuturkan bahwa dana subsidi BBM tersebut akan dialihkan untuk bisa memproduksi BBM yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan.

"Rencana kita nanti mudah-mudahan Minggu depan peraturannya keluar, kita bisa melakukan sosialisasi. Kita tidak mau naikin harga BBM, kita akan tetap memberikan intinya lebih tepat sasaran dan juga pemakainya lebih wajar. Sehingga, untuk perbaikan kualitas BBM, karena nanti ke depan mungkin buat yang lain-lain juga," ungkapnya.

Menurut Rachmat, BBM bersubsidi dinikmati oleh 80%-95% orang kaya. Untuk itu, pemerintah akan menertibkan penyaluran BBM bersubsidi ini agar lebih sasaran lagi.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana melakukan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mulai 1 Oktober 2024.

"Lagi dikaji [rencana pembatasan BBM], mungkin sosialisasi dulu ya. Ya, memang ada rencana begitu [pembatasan BBM mulai 1 Oktober]," kata Bahlil saat ditemui di Kompleks DPR Jakarta, Selasa (27/8).

Bahlil mengungkapkan aturan pembatasan BBM bersubsidi tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM yang membutuhkan waktu untuk sosialisasi.

Baca Juga: Berlaku 1 Juni 2025 SIM Indonesia Bisa Dipakai di Luar Negeri, Negara Mana Saja?

"Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," ungkap Bahlil.

Bahlil pun menegaskan bahwa mobil-mobil mewah dilarang memakai BBM subsidi lantaran BBM subsidi hanya untuk orang-orang yang berhak untuk menerima.

"Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat, mohon maaf ya, yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Kalau kita kaya, kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia bos?," tandas Bahlil.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis Pertamina New Renewable Energy (Pertamina NRE) mengatakan Indonesia saat ini membutuhkan transisis energi bukan revolusi energi. Pasalnya, Indonesia masih membutuhkan energi fosil tapi cepat atau lambat akan bergeser ke energi baru terbarukan (EBT) hanya berlangsung dengan smooth.

“Karena itu kita percaya ini adalah transisi. Bukan revolusi. Semua harus dilakukan secara bertahap dengan pemanfaatan potensi secara maksimal yang negara bangsa kita punya," ujar Fadli.