Alasan Pemerintah Daerah NTB Tidak Segera Bayar Hosting Fee MotoGP Mandalika Uang Terpakai Buat Hal Ini

MOTOR Plus - online.com MotoGP Indonesia yang akan digelar di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) tinggal menghitung hari.

Balapan MotoGP Indonesia yang digelar di Sirkuit Mandalika bakal segera digelar tepatnya pada tanggal 27-29 September 2024.

Pemerintah Daerah NTB sendiri masih menunggu uluran tangan pemerintah pusat seputar hosting fee.

Karena memang Pemerintah Daerah NTB harus segera membayar hosting fee MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika.

Tapi Pemerintah Daerah NTB mengaku berat dalam pembayaran tersebut.

Dikutip dari tribunlombok.com salah satunya adalah Pemda NTB harus membayar atlet untuk Pekan Olahragan Nasional (PON) 2024.

Lalu uang juga harus dipersiapkan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

"Pemprov NTB saat ini fokus pada penyelenggaraan Pilkada serentak yang mana cukup menyedot banyak anggaran," kata Sekertaris Daerah Provinsi NTB H Lalu Gita Ariadi.

Baca Juga: Tarif Hotel di Mandalika Untuk MotoGP Indonesia Naik Biaya Menginap Satu Malam Bisa Beli Dua Honda BeAT

Gita berharap untuk pembayaran hosting fee tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), seperti pada gelaran MotoGP Mandalika tahun-tahun sebelumnya.

"Bukan tidak sanggup membayar hosting fee hanya saja pihaknya perlu mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran dan berharap pembiayaan dilakukan oleh pemerintah pusat," kata mantan Penjabat Gubernur NTB itu.

Saat gelaran MotoGP Mandalika 2023 pembayaran hosting fee sebesar Rp 178 miliar mendapatkan bantuan dari Kemenparekraf sebesar Rp 78,8 miliar, sementara sisanya dibayarkan oleh Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC).

Kendati belum dilakukan pembayaran hosting fee, namun ITDC memastikan gelaran MotoGP Mandalika dipastikan tetap berlangsung.

Artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Hosting Fee MotoGP Mandalika Menunggu Uluran Tangan Pemerintah Pusat,