MOTOR Plus-online.com - Hosting Fee sebesar Rp 231 miliar belum juga dibayarkan kepada Dorna Sport.
Pemprov NTB ogah bayar hosting fee MotoGP Mandalika 2024, siapa yang harus tanggung jawab?
Belum ada informasi siapa yang tanggung jawab untuk pembayaran hutang hosting fee yang belum dilunasi ini.
Gelaran balap MotoGP Mandalika tinggal sepekan lagi namun masih terkendala hutang hosting fee.
Pemerintah pusat meminta agar pemerintah provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat melunasi hutang tersebut.
Namun demikian Pemprov NTB menolak untuk membayarkan hosting fee.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan, sejak awal pelaksanaan MotoGP di NTB pemerintah daerah tidak berkewajiban membayar hosting fee sebesar Rp231 miliar kepada Dorna.
"Mungkin mau coba-coba saja, daerah juga tidak bisa menerima di tengah jalan karena setiap rupiah yang dianggarkan sudah ada mekanismenya," kata Gita, Selasa (10/9/2024).
Mantan Penjabat Gubernur NTB itu menjelaskan sejak awal pemerintah pusat dan daerah sudah mengambil peran masing-masing dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika.
Baca Juga: Hosting Fee MotoGP Mandalika Belum Dibayar Rp 231 Miliar Begini Penjelasan Bos ITDC
Baca Juga: Jawaban Mengejutkan Dorna Sports Soal Hosting Fee MotoGP Mandalika yang Belum Dibayar Rp 231 Miliar
Mulai Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (Bizam) di Lombok Tengah yang dibangun Angkasa Pura, Jalan Bypass dibangun Kementerian PUPR dan peningkatan fasilitas RSUD NTB yang digarap Pemprov.
"Sampai kita meminjam Rp500 miliar untuk rumah sakit, untuk meningkatkan kapasitas," kata Gita.
Gita mengatakan hosting fee yang sebelumnya ditanggung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Namun hal itu menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2023.
Menurut Gita, itu hanya persoalan teknis.
Pasalnya anggaran yang digunakan untuk membayar hosting fee MotoGP Mandalika 2023 diambil dari anggaran promosi Wonderful Indonesia di Kemenparekraf.
Gita mengatakan anggaran tersebut bisa saja dialihkan ke Mandalika Grand Prix Association (MGPA).
"Jadi kalau Kementerian Pariwisata tidak mau membayar, biaya beriklan itu diserahkan ke ITDC (Internasional Tourist Development Corporation) wabil khusus MGPA kan dana promosi selesai," kata Gita.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB mengatakan tahun ini pemerintah daerah fokus untuk pembiayaan Pemilu, Pilkada dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut.
Artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Hosting Fee MotoGP Mandalika 2024 Belum Jelas, Jadi Siapa yang Harus Bayar?
| Penulis | : | Ahmad Ridho |
| Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR