4 Tahun yang lalu - Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), leasing dan debt collector masih bisa menarik kendaraan konsumen.
4 Tahun yang lalu - Pasca putusan MK tentang Fidusia yang masih bisa menarik kendaraan, pihak leasing akan lebih hati-hati dalam mengeksekusi hak fidusianya.
4 Tahun yang lalu - Perusahaan leasing (multilinance) masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur tanpa melalui pengadilan negeri (PN) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Fidusia.
4 Tahun yang lalu - Putusan ini dikeluarkan MK atas gugatan yang diajukan oleh pasangan suami istri asal Bekasi, Jawa Barat, Suri Agung Prabowo dan Apriliani Dewi.
4 Tahun yang lalu - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perusahaan kreditur atau leasing tidak bisa asal tarik motor secara sepihak, begini penjelasannya.
5 Tahun yang lalu - Aksi penutupan jalan menuju gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat membuat repot driver ojek online.
6 Tahun yang lalu - Driver ojek online saat ini tengah dilema karena masa depan yang belum jelas.
6 Tahun yang lalu - VP of Corporate Communication Go-Jek, Michael Reza Say mengatakan Gojek akan taat terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikeluarkan terkait pengemudi roda dua.
6 Tahun yang lalu - MK menolak permohonan pemohon karena menganggap sepeda motor bukanlah kendaraan yang aman untuk angkutan umum.
6 Tahun yang lalu - Agus tak memaparkan secara gamblang apakah setuju atau pun tidak dengan putusan MK tersebut.
6 Tahun yang lalu - Makanya, warga di kota-kota yang dirambah ojek online tidak menampik transportasi berbasis aplikasi tersebut.
6 Tahun yang lalu - MK menganggap motor bukan kendaraan yang aman untuk angkutan umum.
6 Tahun yang lalu - Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap motor bukanlah kendaraan yang aman untuk dijadikan sebagai angkutan umum.
6 Tahun yang lalu - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum.
6 Tahun yang lalu - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) mengambil keputusan dengan menolak ojek daring sebagai transportasi publik yang legal.
6 Tahun yang lalu - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum.
