Di antaranya ada Jl. Jenderal Sudirman di Tangerang, Jl. Raya Serpong di Tangsel, Jl. Jenderal Ahmad Yani di Bekasi, Jl. Margonda Raya di Depok dan Jl. Padjajaran di Bogor.
“Sampai sekarang belum ada kabar atau intruksi resmi ke Polres Depok mengenai hal itu. Kita juga belum ada rencana untuk melakukan itu. Tapi, mungkin saja nanti hal itu bisa terjadi,” ujar Aiptu Sally Mustika, Kasubnit 2 Dikyasa Satlantas Polres Depok, Jawa Barat saat Em-Plus hubungi.
Enggak heran, banyak yang merasa perluasan area larangan motor ini jadi bentuk diskriminasi terhadap bikers.
Namun, pemerintah sendiri tidak mau aturan ini dianggap sebagai aksi diskriminasi.
“Kalau seperti itu berpikirnya ya repot. Ganjil Genap diskriminasi atau tidak? Jadi, bukan masalah diskriminasi atau tidak. Tapi, ini kita dorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum,” ucap Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta yang dikutip dari kompas.com.
Mantan Ketua Umum Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI), Gunadi Sindhuwinata pernah mengatakan kalau larangan ini harus juga memikirkan kepentingan pengendara.
Maksudnya, jangan asal melarang.
Tapi, pemerintah juga harus merapikan transportasi umum, menyiapkan jalur alternatif dan menyediakan kantong parkir yang nyaman bagi pengguna motor.
(www.motorplus-online.com)
| Source | : | MOTOR Plus |
| Penulis | : | Nurul |
| Editor | : |
KOMENTAR