MOTOR Plus-online.com - Waduh ada wacana kalau kendaraan dari luar Jakarta harus bayar jika ingin melintas di jalan Ibu Kota.
Ini berkaitan dengan pembatasan kendaraan Gagasan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang bakal membatasi kendaraan dari luar DKI Jakarta.
Namun, wacana ini ditanggapi dingin Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Anies enggan berkomentar lantaran belum mendapatkan informasi tersebut.
"Saya ingin baca lebih detail usulan BPTJ terlebih dahulu sebelum menanggapinya," ungkap Anies kepada wartawan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu (25/3/2018) pagi.
(BACA JUGA: Berencana Jadi Tuan Rumah, Pengelola Sentul Bocorkan Harga Tiket MotoGP di Indonesia)
Hal tersebut pun disampaikannya ketika disinggung soal penerapan Elektronik Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar terkait wacana tersebut.
Anies hanya memasang wajah datar ketika disinggung sistem ERP yang mandek sejak era Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2013 silam.
Seperti diketahui sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membatasi kendaraan luar kota yang masuk ke dalam Ibukota.
Pengamat Transportasi Unika Soegijapranoto, Djoko Setidjawarno justru menyebut pembatasan dapat dilakukan lewat ERP.
"Kalau tanpa sistem, mau bagaimana pelaksanaannya? Akan timbul pungutan liar baru kalau dipaksakan. Jadi ya tunggu ERP yang katanya akan diberlakukan pada 2019," tegasnya dihubungi pada Minggu (25/3/2018)
| Penulis | : | Mohammad Nurul Hidayah |
| Editor | : | Mohammad Nurul Hidayah |
KOMENTAR