Awas! Pertamina Siapkan Hukuman Pembeli Bensin di SPBU Pakai Jerigen Buat Dijual Lagi

MOTOR Plus-online.com - Pengetap bensin memang banyak caranya untuk mengumpulkan bensin dari spbu. 

Dari modifikasi tangki bensin hingga bolak balik ke spbu dengan motor yang kapasitas tangki bensinnya besar, bahkan ada yang bawa jerigen besar.

Hasil kumpulan bensin lalu dijual kembali sebagai bensin eceran atau yang sekarang lebih ngetop Pertamini.

Ternyata kalau aktivitas ngetap bensin di SPBU dapat masuk ke ranah hukum karena telah menguasai barang subsidi untuk kepentingan monopoli orang-orang tertentu.

Baca Juga : Enggak Banyak Yang Tahu, Ternyata Cuma Yamaha Yang Pasang Komponen Ini di Tes Pra Musim MotoGP 2019

Baca Juga : Ngulik Terus, Rossi dan Vinales Beda Fokus Soal Riset Motor Yamaha M1

Semua pihak terkait yang terlibat dalam proses penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) ke masyarakat diminta menjalankan komitmen masing-masing yang telah dibuat.

Kepala Dinas ESDM Kalimantan Utara Ferdy Manurun Tanduklangi menjelaskan, dalam beberapa kali rapat berkenaan pengawasan penyaluran BBM.

Semua pihak terkait telahberkomitmen untuk kelancaran dan pengawasan distribusi BBM utamanya di Bulungan, Tana Tidung, dan Malinau.

Ferdy mengatakan, Pertamina selalu berkomitmen menyalurkan BBM sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.

Baca Juga : Video Viral Pemotor Ngamuk Gak Jelas, Polisi Tetap Menilang Karena 3 Kesalahan yang Dilakukan

Demikian pihak SPBU juga berkomitmen tidak melayani pengetap sedang komitmen pengawasan diamanahkan kepada pemerintah kabupaten/kota setempat.

"Jika semua pihak disiplin dengan komitmen dan tugasnya, BBM tidak ada masalah.

Tidak ada lagi kelangkaan, tidak ada lagi pengetap BBM," kata Ferdy kepada Tribunkaltim.co, Senin (4/2).

Dinas ESDM Kalimantan Utara pada dasarnya kata Ferdy hanya sebagai koordinator semisal kuota di daerah kurang, maka akan dimintakan kuota baru ke Pertamina.

Baca Juga : Bukan Hoax, Motor Yamaha F1ZR dan Honda Tiger Dijual Borongan, Harganya Murah Banget

"Sejauh ini untuk kuota, aman. Memang masalahnya karena banyak pengetap. Dan Pemkab tidak bisa terus mengawasi 24 jam," ujarnya.

Aktivitas pengetap lanjut Ferdy sebetulnya dapat masuk ke ranah hukum karena telah menguasai barang subsidi untuk kepentingan monopoli orang-orang tertentu.

"Saya harap Pemkab serius melaksanakan pengawasan di lapangan. Kita sudah rapatkan bersama, dan menegaskan bahwa itu adalah ranah kabupaten untuk pengawasannya," ujarnya.