Wacana Motor Dilarang Melintas Jalan Nasional Dapat Kritik Pedas dari Kemenhub, Daerah Ini Semuanya Jalan Nasional

MOTOR Plus-online.com - Wacana tentang larangan motor melintas di jalan raya semakin ramai.

Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Nurhayati Monoarfa.

Hanya motor dengan kapasitas mesin di atas 250 cc yang bebas melintas.

Padahal, banyak motor dengan mesin kecil justru menjadi penentu ekonomi masyarakat.

Baca Juga: Awas Kena 5 Pasal Tilang Elektronik Bisa Jual Motor Untuk Bayar Dendanya

Baca Juga: Pembatasan dan Larangan Motor Melintas di Jalan Nasional Makin Kencang, Nurhayati: Di China Enggak Ada Motor Lewat Sembarangan

Wacana ini mendapat reaksi dari beberapa pihak, salah satunya adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Sigit Irfansyah, Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Darat mengatakan motor menjadi moda transportasi penting.

Erwan Hartawan/ Motor Plus

Direktur Lalu Lintas Kemeterian Perhubungan Darat Sigit Irfansyah ikut berkomentar soal wacana motor dilarang melintas jalan nasional.

"Kita tahu sepeda motor itu digunakan dengan tiga fungsi. Pertama untuk jarak pendek, seperti dari rumah ke stasiun," buka Sigit di Jakarta, Rabu (4/3).

"Motor di parkir distasiun dia naik angkutan massal," lanjutnya.

Sigit juga menyatakan pernyataan Nurhayati Monoarfa tidak melihat sisi humanisnya.

"Sementara ketiga, motor dipakai untuk mencari nafkah," aku Sigit.

"Dengan adanya wancana pembatasan motor di jalan nasional, padahal pengertian jalan nasional adalah jalan yang dikuasai oleh Pemerintah pusat dan ada di kota-kota," bebernya.

Ia juga mengatakan, banyak daerah yang justru terhubung oleh jalan nasional.

Seperti di kota Bekasi, banyak jalan raya justru menjadi jalan nasional.

Baca Juga: Wacana Pelarangan Motor di Jalan Nasional, Kemenhub Beri Solusi

Baca Juga: Ratusan Ojek Online Geruduk Gedung DPR, Geram Terhadap Anggota DPR Wanita Ini

"Bisa dibayangkan kalau misalnya di kota Bekasi pengendara motor tidak boleh lewat jalan nasional, bagaimana orang bisa lewat di kota Bekasi," kata Sigit.

"Pengendara mau lewat mana jika ke Jakarta? Padahal sebagian besar jalanan di Kota Bekasi adalah jalan nasional," ungkap pria berseragam itu.

Sigit tidak sependapat dengan Wakil Komisi V DPR RI jika motor dilarang melintas jalan nasional.

Dirinya berharap pemerintah bisa mengurangi kendaraan bermotor untuk berpindah ke angkutan umum.

"Gak mungkin. Tapi kalau motor kita atur tentu jelas. Jadi yang paling pas adalah kita ingin mereka diatur di jalan nasional bukan dilarang," tambah Sigit.

"Tingkat fatalitas kendaraan bermotor cukup tinggi. Jadi kita ingin selamat pengendara dengan cara lain seperti menggunakan helm standar, pelatihan safety riding dan membuat acara ke sekolah untuk mengedukasi siswa," ungkap Sigit.

"Kita ingin pengendara memilih itu," tutupnya.