Gawat, Larangan Mudik Lebaran 2020 Bertujuan Baik Malah Diserang Kritikan Pedas, Apa Sebabnya?

Galih Setiadi - Kamis, 23 April 2020 | 08:40 WIB
Kompas.com
Ilustrasi mudik naik motor.

MOTOR Plus-online.com - Ternyata larangan mudik lebaran justru menuai kritikan.

Padahal, larangan mudik bertujuan memutus rantai penyebaran virus corona.

Setelah sebelumnya pemerintah resmi melarang mudik ke kampung halaman.

Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi.

Baca Juga: Perketat Larangan Mudik, Kemenhub Pastikan Akan Ada Sanksi Berat Bagi yang Melanggar

Baca Juga: Bikers Simak Nih, Optimalisasi Larangan Mudik, Polda Metro Jaya Percepat Operasi Ketupat Mulai Besok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas antisipasi mudik 2020, Selasa, (21/4/2020) mengeluarkan larangan kepada masyarakat agar tidak mudik pada hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

"Pada hari ini saya ingin menyampaikan, mudik semuanya akan kita larang," kata Presiden Jokowi.

Larangan mudik dilakukan karena masih tingginya angka masyarakat yang mudik di tengah Pandemi Corona.

Namun, muncul perdebatan terkait larangan pulang kampung ini.

Baca Juga: Kasus Pandemi Corona Meningkat di Sukoharjo, Pemudik Disinyalir Jadi Penyebab Penyebaran Covid-19

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) sekaligus Ketua Bidang Angkutan Penumpang DPP Organda, Putra Sejahtera Kurnia Lesani Adnan menyayangkan larangan mudik ini.

"Pemerintah sudah mulai enggak jelas ini," buka Putra Sejahtera Kurnia Lesani Adnan dikutip dari Tribunnews.com.

Keputusan yang diambil cenderung tidak terukur, terutama soal aturan pulang kampung.

"Ini persoalannya bagaimana cara mereka mengawasi, banyak angkutan yang melayani tidak dari terminal, apa bisa mereka (pemerintah)?" ujarnya.

Baca Juga: Awas! Larangan Mudik Lebaran 2020 Resmi Berlaku, Ini Hukumannya Bagi yang Nekat Pulang Kampung

Sani menegaskan, paling tidak saat ini ada sekitar 1,3 juta pekerja angkutan darat yang resah mendengar kabar mudik dilarang.

"Okupansi (bus antarkota) sekarang semakin tertekan menjadi 10 persen dari kapasitas penuh, artinya tinggal 130 ribu pekerja angkutan yang masih aktif, sisanya dirumahkan," jelasnya.

Dia menyatakan, kondisi lebih buruk dirasakan bus pariwisata yang memang sudah mencandangkan armadanya sejak Februari 2020.

Source : Tribunnews.com
Penulis : Galih Setiadi
Editor : Aong


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

TERPOPULER

Tag Popular