Hal ini sudah diatur di dalam Keputusan Menteri ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM, Bensin, dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Nelayan.
"Kalau masalah penetapan harga BBM yang berlaku memang menjadi kewenangan pemerintah," kata Rahkmanto dikutip dari Kontan.co.id.
Rakhmanto bilang setiap langkah dan kebijakan pemerintah terkait harga BBM harus dilakukan secara jelas dan terukur.
Pemerintah tidak bisa hanya mengutamakan pertimbangan politis dan populis semata.
Tak ketinggalan, kesehatan keuangan PT Pertamina (Persero) sebagai penyedia dalam pengadaan BBM nasional juga mesti diperhatikan.
"Hanya, pemerintah memang sebaiknya bisa mengkomunikasi hal-hal tersebut secara lebih baik dan lebih transparan, sehingga public tidak hanya mendapat kejelasan tapi juga pencerahan," tandas dia.
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Pengamat: Pemerintah diminta lebih transparan jelaskan kebijakan harga BBM"
| Source | : | Kontan.co.id |
| Penulis | : | Galih Setiadi |
| Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR