Gawat Cicilan Motor Gak Aman! 1,6 Juta Karyawan Gagal Dapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600 Ribu dari Pemerintah, Ini Penyebabnya

MOTOR Plus-online.com - Gawat cicilan motor gak aman! 1,6 Juta karyawan gagal dapat bantuan langsung tunai (BLT) Rp 600 ribu dari pemerintah.

Seperti yang brother tahu, pemerintah memberi uang bantuan BLT kepada karyawan yang gajinya di bawah Rp 5 juta.

Bantuan subsidi upah (BSU) diberikan sebesar Rp 600.000 selama empat bulan, sehingga total per-orang akan mendapat Rp 2,4 juta.

Uang bantuan ini akan ditransfer sebesar Rp 1,2 juta selama dua bulan sekali.

Baca Juga: Cicilan Motor Aman Bos! Pemerintah Bakal Perpanjang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600 Ribu Kartu Prakerja, Bansos UMKM Sampai 2021 

Baca Juga: Segera Kirim Jawaban SMS Untuk Mendapatkan Bantuan Rp 2,4 Juta dari Pemerintah Lumayan Buat DP Motor

Melansir dari Kompas.com, sebanyak 1,6 juta pekerja dipastikan gagal mendapatkan bantuan subsidi gaji dari pemerintah.

1,6 juta karyawan tidak akan mendapatkan bantuan, meski datanya sudah diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek.

Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, sebanyak data 1,6 juta calon penerima bantuan subsidi gaji tersebut tidak valid.

Agus mengatakan, ada dua penyebab data 1,6 juta calon penerima tersebut tidak valid.

Baca Juga: Asyik Bro! 4 Bantuan Langsung Tunai (BLT) Masih Cair Sampai Tahun 2021 Mendatang, Subsidi Gaji Rp 600 Ribu Aman

Pertama, calon penerima bantuan tersebut gajinya di atas Rp 5 juta per bulan.

"Tadi saya sebutkan ada 1,6 juta data yang tidak valid atau tidak dapat diteruskan karena tidak sesuai dengan kriteria Permenaker," kata Agus melalui konfrensi pers secara virtual, Selasa (8/9/2020).

"Dari 1,6 juta ini ternyata kita lihat ada 62 persen upahnya di atas Rp 5 juta," lanjutnya.

"Ada ketentuan penerima BSU ini adalah di bawah Rp 5 juta," sambungnya.

Baca Juga: Horee Rezeki ! Bantuan Rp 2,4 Juta Diusulkan Pemprov Jakarta Untuk Ratusan Ribu Warga, Buat Modal Usaha Bikers

Kedua, calon penerima bantuan tersebut melewati batas kepesertaan pekerja yang terdaftar di BP Jamsostek yakni 30 Juni 2020.

"Kemudian ada kepesertaannya setelah bulan Juni 2020, itu 38 persen," ucap Agus.

Agus menjelaskan, pemberi kerja atau perusahaan melalui Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (HRD) yang bertugas mengumpulkan serta menyerahkan data pekerja penerima subsidi gaji ke BP Jamsostek, tidak memilah data terlebih dahulu.

"Kenapa bisa terjadi demikian? Karena sebagian dari perusahaan tersebut mengirimkan nama-nama karyawannya karena ada kesulitan memilah mana yang upahnya di bawah Rp 5 juta," lanjut Agus.

Baca Juga: Buruan Daftar Bantuan Rp 2,4 Juta Cocok Buat Buka Bengkel atau Usaha Lainnya, Caranya Gampang Banget!

"Mana yang di atas Rp 5 juta akhirnya dikirimkan semua satu glondongan gitu," tambahnya.

"Akhirnya terseleksi sama tim kita (BPJS Ketenagakerjaan)," katanya.

Selain itu para HRD juga tidak memilah data pekerjanya yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sampai 30 Juni 2020.

Hingga 8 September pukul 06.00 WIB, BP Jamsostek telah menerima 14,5 juta data calon penerima subsidi gaji.

Baca Juga: 14 Jutaan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600 Ribu Terdata, Buruan Cek Ada Nama Bikers Gak?

Namun, yang tervalidasi hanya sebanyak 11,7 juta nomor rekening dan data itu dianggap bisa diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk diproses kembali.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "1,6 Juta Pekerja Gagal Terima Subsidi Gaji, Ini Penyebabnya"