MOTOR Plus-online.com - Menteri sosial yang baru Risma atau Tri Rismaharini tidak mau lagi mengulang penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) berisiko dikorupsi.
Bu Risma begitu panggilan Tri Rismaharini resmi jadi Menteri Sosial.
Bu Risma akan mengubah sistem penyaluran bantuan langsung tunai yang lebih transparan.
Sekarang, menurut Risma Bantuan Sosial (bansos) yang disalurkan lewat kemensos semua akan menggunakan teknologi informasi.
Baca Juga: Horeee, Kemensos Ganti Bantaun Sembako Jadi Uang Tunai, Bikers Catat Syaratnya
Baca Juga: Bantuan Pemerintah Rp 2,4 Juta untuk Modal Usaha Dilanjut Sampai 2021 Buruan Daftar Syaratnya Mudah
Sehingga dana bisa transparansi sampai mana saja alirannya.
Keterangan tersebut disampaikan Risma di Jakarta pada Rabu, 23 Desember 2020 setelah serah terima jabatan.
"Kita tidak akan ada bantuan cash," kata Risma.
Jadi, penasarankan sistem teknologi informasi seperti apa yang akan dilakukan oleh Risma dalam penyaluran bansos.
Baca Juga: Info Lengkap Daftar Bantuan Rp 2,4 Juta Diperpanjang Tahun 2021, Syaratnya Gampang Bro
Berkaca dari sebelumnya, sebenarnya sudah ada bantuan langsung tunai yang transparan karena menggunakan teknologi informasi.
Seperti apa yang dimaksud Risma melibatkan teknologi informasi itu?
Bisa berkaca dari bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan oleh kementrian lain.
Baca Juga: Segera Cek Nama Anda dari HP Bantuan Pemerintah Rp 2,4 Juta Jika Telat Diambil akan Hangus
Seperti bantuan pemerintah atau BLT yang diberikan kementrian koperasi UKM dan kementrian ketenagakerjaan.
Bantuan pemerintah lewat kementerian koprasi dan ketenagakerjaan dalam penyalurannya menggunakan sistem teknologi informasi bekerja sama dengan bank penyalur.
Jadi, bantuan pemerintah langsung masuk rekening sehingga tidak salah sasaran dan tidak bisa dilakukan pengurangan oleh penyalur.
Adapun bantuan dari kementrian koperasi dan ketenagaan kerjaan yang melalui sistem informasi yaitu:
BANTUAN UMKM ATAU BPUM
Adapun Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menggunakan teknologi informasi dan secara elektronik misalnya bantuan UMKM dan bantuan subsidi gaji.
Bantuan UMKM diberikan lewat kementerian Koperasi dan UKM di bawah kepemimpinan Teten Masduki.
Bantuan UMKM atau BPUM berupa uang tunai Rp 2,4 juta yang ditransfer langsung ke rekening penerima.
Baca Juga: Bikers yang Masih Sekolah Buruan Dicek Nama Penerima Bantuan Indonesia Pintar (PIP) Rp 1 Juta
Program bantuan BPUM ini diberikan pemerintah khusus untuk para pelaku UMKM.
Pemberiannya dengan teknologi informasi karena dalam penyalurannya melibatkan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) kabupaten/kotamadya.
Juga dalam penyalurannya melibatkan bank HIMBARA yaitu bank BRI, BNI dan Mandiri.
BANTUAN SUBSIDI GAJI
Bantuan subsidi gaji diberikan lewat Kementrian Ketenagakerjaan yang dipimpin Dr. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si.
Baca Juga: Buruan Daftar Bantuan Modal Usaha Rp 2,4 Juta Diperpanjang Tahun 2021, Ini Syarat dan Caranya
Bantuan subsidi gaji diberikan kepada karyawan tetap yang terdaftar di BPJS ketenagajerajaan dengan gaji di bawah Rp 5 juta.
Besarnya pemberian subsidi gaji Rp 2,4 juta yang dibayarkan dua termin.
Jadi, masing-masing termin disalurkan Rp 1,2 juta.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Pekerja yang mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan:
1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan;
2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;
3. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
4. Pekerja/Buruh penerima Upah;
5. Memiliki rekening bank yang aktif;
6. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan dengan bulan Juni 2020
| Penulis | : | Aong |
| Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR