Mengutip instruksi tersebut, penggunaan ojek sebagai sarana transportasi baik ojek pangkalan maupun online diperbolehkan beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional, dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Lebih lanjut tentang operasional ojek online, dalam instruksi tersebut dikatakan menjadi wewenang pemerintah daerah masing-masing.
Mengutip Kompas.com, Untuk di DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan telah merilis Keputusan Gubernur sejak awal Agustus 2021 yang menyatakan bahwa ojek pangkalan dan ojek online bisa beroperasi 100 persen tanpa pembatasan.
Ini artinya ojek bisa membocengkan penumpang tapi dengan protokol kesehatan ketat.
Namun bagi yang melanggar aturan protokol kesehatan tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 3 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 24 dan 25.
Sanksi yang akan diberikan bagi pelanggar tersebut tertulis pada Pasal 25 sebagai berikut:
"(1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring, yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa:
a. denda administratif;
b. pembekuan sementara izin; dan
c. pencabutan izin.
| Source | : | Kompas.com |
| Penulis | : | Erwan Hartawan |
| Editor | : | Indra GT |
KOMENTAR