Ini Kata Polisi Soal Kabar Razia STNK Hingga Angkut Motor Karena Nunggak Bayar Pajak

MOTOR Plus-Online.com - Kabar razia STNK hingga angkut motor perkara nunggak bayar pajak, polisi bilang begini.

Beberapa waktu lalu beredar kabar razia STNK hingga menyita kendaraan bagi yang telat bayar pajak kendaraan.

Kabar tersebut beredar luas di media sosial, salah satunya diposting oleh akun Facebook Jurnalis Mewengkang Komaling lewat grup Bhayangkara Minsel hebat.

Postingan tersebut cukup mendapat banyak perhatian dari warganet.

Kabar tersebut menyebut ada razia Surat Tanda Nomor Kendaraan alias razia STNK.

Tertulis pula bagi yang telat bayar pajak kendaraan 3 tahun atau lebih langsung dikandangin atau disita, dengan biaya derek dan parkir Rp 400 ribu per hari.

Razia ini kabarnya akan digelar oleh tim gabungan Pemda, Dishub serta Polri.

"*Razia STNK* Dimulai Besok, Nih Jadwalnya:
Pemda, Dishub kerja sama dengan Polri menggelar *rajia pajak STNK mobil & motor*.

Baca Juga: STNK Hilang Gak Perlu Pusing dan Panik, Simak Syarat, Cara, dan Biaya Pengurusannya

Bagi kendaraan yang telat bayar pajak.

Berdasarkan data, ada ratusan ribu motor dan mobil yang belum bayar pajak yang masih menggunakan pelat lama.

Bagi kendaraan yang telat bayar pajak 3 tahun atau lebih akan langsung dikandangin.

Dan bayar derek serta bayar parkir SEHARI Rp 400 ribu.

Berikut jadwal jam dan tempat razianya. Info dari grup WA kiriman dari Bhayangkara polri.

1. pagi jam 10:00-12:00
2. siang dari jam 15:00-17:00
3. malam dari jam 22:00-24:00 dilanjutkan kembali dari Jam 03:00-05:00 wib.

Razia zebra gabungan dengan polres se-indonesia.
Lengkapi surat2 kendaraan anda. Mhn ditertibkan atribut2 TNI/Polri yg terpasang di kendaraan anda

*nyaman berkendara untuk keselamatan kita bersama*" tulis postingan tersebut.

Baca Juga: Razia STNK Sampai Sita Motor Kalau Telat Bayar Pajak Kendaraan, Begini Kata Polisi

Menanggapi kabar razia STNK itu, Kasubdit STNK Korlantas Polri Kombes Taslim Chairuddin berkata pesan tersebut tidak benar.

"Saya pastikan informasi itu bohong atau hoaks," ujar Taslim dikutip dari Kompas.com.

Menurut Taslim, penegakan hukum terkait STNK yang dilakukan adalah untuk mengontrol penggunaan kendaraan ilegal.

"Pengawasan itu sendiri dilakukan melalui pemeriksaan di jalan, perpanjangan STNK lima tahunan, dan pengesahan STNK tahunan," ucapnya.

Selain itu, Taslim menjelaskan, narasi mengenai prosedur penyitaan kendaraan, biaya derek dan tarif Rp 400.000 juga keliru.

Soalnya, urusan pajak adalah urusan administrasi negara, di mana sanksinya diprioritaskan kepada sanksi administratif atau denda.

Sehingga menurutnya, Polri tidak boleh terlibat atau dilibatkan di dalamnya, apalagi sampai menyita kendaraan.

"Menyita itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) oleh sebab itu harus melalui prosedur hukum yang diperbolehkan Undang-undang agar tidak masuk kategori pelanggaran HAM," ujarnya.

Brother harus lebih hati-hati saat menerima pesan yang beredar, jangan lupa cek kebenarannya ya bro!

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Viral, Unggahan tentang Razia STNK hingga Sita Kendaraan"