Dua SK PP IMI Berbeda, Start Permission Balapan Di Luar Negeri Bayar Atau Gratis, Bikin Bingung

Joni Lono Mulia - Rabu, 1 Juni 2022 | 10:30 WIB
Dokumentasi Motor-Plus-online
2 Surat Keputusan PP IMI yang berbeda soal start permission, tidak bayar alias graits (kiri) dan ada tarif bikin start permission (kanan) bagi pembalap Indonesia balapan di luar negeri

MOTOR Plus-online.com - Terdapat 2 SK PP IMI berbeda menyoal start permission balapan di luar negeri, ternyata malah bikin bingung pembalap.

SK PP IMI Pembebasan Biaya Administrasi terbit di 9 Juni 2021 berdasarkan rapat 29 April 2021.

PP IMI memutuskan pembebasan biaya administrasi di olahraga sepeda motor dan mobil bagi pembalap Ikatan Motor Indonesia dalam mengikuti dan untuk biaya pendaftaran penyelenggaraan event internasional.

Artinya, pembalap yang tampil di ajang balap luar negeri tidak membayar biaya administrasi start permission dan license atau KIS internasional.

Tim dan pembalap memenuhi syarat dengan mengajukan surat permohonan dengan tanda tangan dari pembalap dan atau manajer tim dan syarat lainnya.

Ternyata saat ada pembalap dan tim yang akan balapan di luar negeri baberapa waktu belakangan.

Pembalap harus membayar biaya administrasi start permission dan license atau KIS internasional.

Kebijakan bayar start permission di balapan luar negeri itu sesuai dengan SK PP IMI yang terbit 22 Februari 2022.

SK PP IMI mengenai tarif biaya administrasi untuk olahraga dan organisasi Ikatan Motor Indonesia 2022.

Baca Juga: Sedih Curhatan Pembalap Indonesia Harus Bayar Biaya Start Permission Jika Ingin Balap di Luar negeri

Pelaku balap dibikin bingung terkait urusan start permission dan license karena ada 2 SK PP IMI yang bertolak belakang.

SK PP IMI 9 Juni 2021 menyebutkan start permission dan license balapan di luar negeri gratis dengan persyaratana.

Sedangkan di SK PP IMI 22 Februari 2022, start permission dan license dikenai tarif dengan nominal yang lumayan besar.

Akan lebih jelas kalau urusan start permission balapan di luar negeri diperjelas dan mengacu pada SK yang mana.

Kalau perlu untuk lebih jelas saat keluar SK yang baru, SK yang lama dicabut lebih dulu.

Sehingga tidak membuat bikin pembalap Indonesia yang akan balapan di luar negeri terkait urusan start pemission, gratis atau berbayar.

MOTOR Plus-online coba untuk mengkonfirmasi soal 2 SK berbeda berkaitan dengan start permission kepada Waketum Olahraga Roda PP IMI Sadikin Aksa.

Hingga artikel ini diturukan tidak ada balasan mengenai start permission di 2 SK berbeda.

Bikin bingung persoalan start permission balapan di luar negeri ini menimpa pembalap Indonesia saat tampil di ajang Asia Road Racing putaran 2 Sepang, Malaysia.

Baca Juga: Start Permission Balapan Motor Di Luar Negeri Dulu Gratis Sekarang Bayar, Mana Wujud Dukungan IMI?

Adalah Ergus Oei yang mengawal dua pembalap yang mengikuti ajang balap One Make Championship di Asia Road Racing Championship (ARRC) 2022.

"Dulu zaman gue balap, license dan start permission itu gratis, malah di kasih uang jajan 100-150 USD," kata Ergus.

"Ganti pemimpin dibuat harus bayar."

"Lalu ganti pemimpin lagi dan pas baru dilantik tahun 2021 sempat dibebaskan biaya," jelas Ergus Oei.

"Tetapi kenapa tiba tiba di 2022 ada perubahan kembali dengan diharuskan bayar," bingung Ergus Oei.

"Makin aneh, awal tahun 2022 biaya Rp10,8 juta untuk license FIM dengan start permission 7 kali (pretest 1x dan 6 ronde)."

"Sekarang dengan kejuaraan yang sama hanya ronde-nya lebih sedikit karena terlewatkan sesi pretestharus bayar Rp12,5 juta (license FIM & 4 round)," tutur Ergus Oei.

Sempat dijelaskan kenaikan tarif start permission dan license itu karena perubahan harga.

"Alasannya, license FIM ada perubahan harga dari 135 Euro menjadi 302 Euro + 200 Euro untuk IMI, start permission Rp1,5 jt tambah + (Rp750 ribu X 4 ronde)."

Baca Juga: Fakta Mario Aji Pembalap Indonesia Terbaik Di MotoGP Kelas Moto3, Ungguli Pendahulunya

Harapannya ke depan, pembalap Indonesia yang balapan di luar negeri diberikan dukungan dan kemudahan dari PP IMI.

"Tidak minta banyak, berharap ke depan atau mulai saat ini bisa digratiskan kembali," imbuh Ergus Oei.

Sekaligus bentuk dukungan yang nyata program program pembinaan pembalap Indonesia.

Jadi SK PP IMI mana yang jadi patokan soal start permission balapan di luar negeri?

Penulis : Joni Lono Mulia
Editor : Joni Lono Mulia


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

TERPOPULER

Tag Popular