"Karena ada satu barang yang sama, kualitasnya sama, tetapi harganya berbeda-beda," ujar Tulus dalam keterangannya, Sabtu (11/6/2022).
Menurut Tulus, hal tersebut berdampak pada sisi daya beli masyarakat khususnya pengguna kendaraan roda empat yang selama ini menggunakan BBM Pertalite.
"Sebab pengguna Pertalite jika bermigrasi ke Pertamax berarti kenaikan harganya sebesar Rp 5.500 per liter. Jauh lebih tinggi daripada kenaikan harga Pertamax itu sendiri, naik dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.500," ucap Tulus.
Tulus juga mengatakan jika kebijakan itu secara politis bisa dikatakan sebagai bentuk ambigu.
Pemerintah tidak mau menaikkan terminologi kenaikan harga, tetapi praktiknya kenaikan harga jauh lebih tinggi.
"Ada pun dari sisi ekonomi kebijakan ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi," ucap Tulus.
"Secara teknis, kebijakan ini jika diterapkan sangat menyulitkan dalam pengawasan, dan menyulitkan petugas SPBU," imbuh Tulus.
Baca Juga: Pembelian Pertalite Dibatasi 80 Liter Perhari, Pengusaha Pertamini Terancam Gulung Tikar
Tulus mengatakan jika harga BBM di seluruh dunia adalah satu harga, tidak ada dua harga, apalagi tiga harga.
Karena itu, YLKI menyarankan pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah baru.
"Jangan ingin mengatasi masalah, tapi berpotensi menciptakan komplikasi masalah," tutunya.
Tulus menyarankan jika ingin mensubsidi BBM lebih baik subsidi tertutup pada orangnya bukan pada barang.
"Subsidi pada barang, terbukti banyak penyimpangannya dan tidak tepat sasaran. Namun demikian, data subsidi Kemensos perlu di-upgrade, agar lebih adil dan komprehensif," kata Tulus.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pembelian Pertalite Dibatasi, YLKI: Picu Ketidakadilan Ekonomi.
| Source | : | Tribunnews.com |
| Penulis | : | Ilham Ega Safari |
| Editor | : | Aong |
KOMENTAR