MOTOR Plus-online.com - Pemerintah berencana akan membatasi pembelian BBM jenis Pertalite.
Nantinya pembelian BBM Pertalite harus menggunakan kendaraan yang sudah terdaftar di aplikasi MyPertamina.
Jika identitas kendaraan belum terdaftar maka nozzle di SPBU tidak akan bisa digunakan.
Tujuan rencana ini dilakukan pemerintah agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Lantaran harga Pertalite masih dipertahankan Rp 7.650 per liter oleh Pemerintah tahun ini.
Gagasan tersebut membuat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merespon mengenai rencana pemerintah itu.
Ketua YLKI, Tulus Abadi memberikan pendapat mengenai rencana pembatasan pembelian BBM Pertalite.
Menurut Ketua YLKI rencana tersebut berpotensi menimbulkan komplikasi masalah hingga ketidakadilan ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Ini Kata Pertamina Soal Pembelian Bensin Pertalite Wajib Pakai Aplikasi MyPertamina
Tulus juga menyebut secara umum kebijakan ini akan menimbulkan kerancuan pada tataran operasional.
"Karena ada satu barang yang sama, kualitasnya sama, tetapi harganya berbeda-beda," ujar Tulus dalam keterangannya, Sabtu (11/6/2022).
Menurut Tulus, hal tersebut berdampak pada sisi daya beli masyarakat khususnya pengguna kendaraan roda empat yang selama ini menggunakan BBM Pertalite.
"Sebab pengguna Pertalite jika bermigrasi ke Pertamax berarti kenaikan harganya sebesar Rp 5.500 per liter. Jauh lebih tinggi daripada kenaikan harga Pertamax itu sendiri, naik dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.500," ucap Tulus.
Tulus juga mengatakan jika kebijakan itu secara politis bisa dikatakan sebagai bentuk ambigu.
Pemerintah tidak mau menaikkan terminologi kenaikan harga, tetapi praktiknya kenaikan harga jauh lebih tinggi.
"Ada pun dari sisi ekonomi kebijakan ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi," ucap Tulus.
"Secara teknis, kebijakan ini jika diterapkan sangat menyulitkan dalam pengawasan, dan menyulitkan petugas SPBU," imbuh Tulus.
Baca Juga: Pembelian Pertalite Dibatasi 80 Liter Perhari, Pengusaha Pertamini Terancam Gulung Tikar
Tulus mengatakan jika harga BBM di seluruh dunia adalah satu harga, tidak ada dua harga, apalagi tiga harga.
Karena itu, YLKI menyarankan pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah baru.
"Jangan ingin mengatasi masalah, tapi berpotensi menciptakan komplikasi masalah," tutunya.
Tulus menyarankan jika ingin mensubsidi BBM lebih baik subsidi tertutup pada orangnya bukan pada barang.
"Subsidi pada barang, terbukti banyak penyimpangannya dan tidak tepat sasaran. Namun demikian, data subsidi Kemensos perlu di-upgrade, agar lebih adil dan komprehensif," kata Tulus.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pembelian Pertalite Dibatasi, YLKI: Picu Ketidakadilan Ekonomi.
| Source | : | Tribunnews.com |
| Penulis | : | Ilham Ega Safari |
| Editor | : | Aong |
KOMENTAR