Selain itu, dorong pembangunan jargas untuk menggantikan ketergantungan terhadap impor Elpiji 3 Kg.
Jaringan gas juga bermanfaat untuk mempersempit celah subsidi ke rumah tangga mampu.
"Tunda proyek infrastruktur dan alokasikan dana untuk menambah alokasi subsidi energi. Alihkan sebagian dana PEN untuk subsidi energi," ungkapnya.
Pemerintah juga harus melakukan penghematan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, termasuk transfer ke daerah masih bisa dilakukan.
Pemerintah juga dibekali dengan Undang-Undang Darurat Keuangan dimana pergeseran anggaran tanpa persetujuan DPR.
"Jadi lebih cepat dilakukan perombakan ulang APBN semakin baik," sebut Bhima.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Menyiapkan Bansos Kalau Harga BBM Pertalite Naik
Dampaknya akan dirasakan langsung ke daya beli masyarakat yang menurun, meningkatkan jumlah orang miskin baru.
Karena konteksnya masyarakat saat ini sudah menghadapi kenaikan harga pangan, dengan inflasi mendekati 5 persen.
Di sisi yang lain, masyarakat masih belum pulih akibat dampak pandemi Covid-19.
"Terbukti ada 11 juta lebih pekerja yang kehilangan pekerjaan, jam kerja dan gaji dipotong, hingga dirumahkan," jelasnya.
Jika ditambah kenaikan harga BBM subsidi dikhawatirkan tekanan ekonomi untuk 40 persen kelompok rumah tangga terbawah akan semakin berat.
Belum lagi ada 64 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergantung dari BBM subsidi.
"Pemerintah juga harus memikirkan efek ke UMKM, karena subsidi ini bukan hanya kendaraan pribadi tapi juga dipakai untuk kendaraan operasional usaha kecil dan mikro," tutup Bhima.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dibandingkan Naikkan Harga Pertalite Rp10.000, Pemerintah Disarankan Perketat Pengawasan BBM Subsidi
| Source | : | Tribunnews.com |
| Penulis | : | Indra Fikri |
| Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR