MOTOR Plus-online.com - Geger harga Pertalite naik memang sedang ramai dibicarakan termasuk di kalangan akademisi.
Harga Pertalite naik biasanya mahasiswa demo tapi sekarang kampus ini malah setuju BBM mengalami kenaikan.
Adapun mahasiswa yang setuju dengan harga Pertalite naik yaitu Muhammad Takbir Kusrin.
Dia Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa (HIPMI) Parepare, Komisariat UIN Alauddin Makassar.
Takbir menjelaskan, masyarakat harusnya percaya kebijakan yang diputuskan pemerintah.
Katanya, pemerintah tidak akan mengambil suatu kebijakan tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan.
"Secara pribadi saya menyarankan agar kita selalu mempercayai pemerintah pusat untuk mengatur perekonomian Indonesia," ungkap mahasiswa semester 7 jurusan jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar ini, (22/8/22).
Pernyataan Takbir ini berbanding terbalik dengan aktivis mahasiswa pada umumnya yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar.
Baca Juga: Ketat Data STNK dari Polri Dipakai Pertamina Menentukan Kendaraan Bisa Isi Pertalite atau Tidak
Baca Juga: Kenaikan Harga Pertalite Driver Ojek Online di Solo Keberatan
Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial-Hukum (FIS-H) Universita Negeri Makassar (UNM), Wawan Setiawan, menegaskan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Mahasiswa jurusan Administrasi Negara ini mengatakan, kenaikan harga BBM bukan solusi yang tepat dikondisi saat ini.
"Kita baru saja dilanda pandemi yang menyusutkan penghasilan masyarakat. Kalau (BBM) dinaikkan, masyarakat tambah sengsara," ujarnya.
Wawan menilai, pemerintah seharusnya bisa melihat situasi masyarakat kelas menengah ke bawah yang paling merasakan dampak dari kenaikan BBM.
Ia menambahkan, saat ini Aliansi BEM se-Kota Makassar masih mengkaji rencana pemerintah menaikkan BBM sebelum melakukan aksi unjuk rasa penolakan.
"Belum ada pembahasan lebih jauh, tapi kemungkinan besar unjuk rasa (penolakan) akan dilakukan," katanya.
Penolakan juga disampaikan Wakil Ketua II Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Alauddin Makassar, Andi Sultan Metaraga Agung.
Sultan menganggap pemerintah telah melenceng dari pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Baca Juga: Kendaraan Mogok Usai Isi BBM Pertalite, Konsumen Curhat Ini di Media Sosial
Menurutnya, tujuan dari UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum, tetapi dengan adanya kenaikan harga BBM akan memicu kesengsaraan bagi masyarakat.
"Kalau subsidi BBM dicabut, maka sebetulnya pemerintah telah melenceng dari tujuan awalnya," ucapnya.
"Kalau BBM naik pasti akan ada efek domino yang menyengsarakan rakyat," ujarnya.
Rencana pemerintah menaikkan harga BBM diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan saat kuliah umum di Universitas Hasanudin, (19/8/22).
"Mungkin Minggu depan presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM) ini," ucap Luhut.
Pemerintah, kata Luhut, harus menaikkan harga BBM subsidi karena harga minyak mentah dunia melonjak usai perang Rusia-Ukraina.
Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi saat ini sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 502 triliun.
"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi)," sebut Luhut.
"Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini," sambungnya.
"Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya
Soal dampak kenaikan harga BBM subsidi ke inflasi, Luhut mengatakan, hal itu akan tergantung dari besaran harga kenaikan harga Pertalite dan Solar.
Kebijakan kenaikan harga BBM merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi beban APBN.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga mengaku sudah melakukan upaya peralihan ke kendaraan listrik, penggunaan biofuel.
Rencananya, harga Pertalite akan naik Rp 2.350 per liter, dari Rp 7.650 menjadi Rp 10 ribu per liter
KOMENTAR