Sebab, subsidi BBM yang sudah disiapkan pemerintah pun kini membengkak akibat lonjakan harga energi di tingkat global.
Oleh karena itu, jika penambahan subsidi membahayakan APBN, opsi akan terbatas pada menaikkan harga BBM pertalite atau membatasi konsumsi BBM bersubsidi.
"Kalau ini membahayakan APBN, apakah dinaikkan atau tidak dinaikkan tapi dibatasi penggunaannya. Ini opsi-opsi yang sekarang lagi dibicarakan oleh pemerintah," ujar Ma'ruf.
Ia pun meminta publik bersabar menunggu keputusan pemerintah mengenai isu kenaikan harga BBM pertalite yang mencuat beberapa waktu terakhir.
"Tunggu saja, mudah-mudahan nanti ada solusi buat masyarakat, buat pemerintah, buat bangsa dan negara," kata Ma'ruf.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengisyaratkan akan menenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada pekan lalu.
Baca Juga: Gawat, Mahasiswa Ancam Turun ke Jalan Jika Pemerintah Nekat Naikkan Harga BBM Pertalite
Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar pada pekan ini.
Luhut mengungkapkan, harga BBM Pertalite yang saat ini sudah membebani APBN hingga Rp 502 triliun.
Source | : | Kompas.com |
Penulis | : | Aditya Prathama |
Editor | : | Aong |
KOMENTAR