BLT BBM tersebut merupakan salah satu dari tiga jenis bantuan sosial yang disiapkan pemerintah sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM.
Selain BLT BBM, pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.
Bantuan itu akan dibayarkan satu kali dengan nilai Rp 600.000 per orang sehingga anggarannya sebesar Rp 9,6 triliun.
Bantuan lainnya adalah bantuan sosial dari pemerintah daerah yang akan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 triliun.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, penambahan dana bansos merupakan sinyal kenaikan BBM subsidi makin dekat.
Tanda tersebut semakin diperkuat dengan adanya pembatasan penggunaan BBM subsidi secara ketat yang dilakukan oleh pemerintah.
"Dengan penambahan bansos Rp 24,1 triliun termasuk bansos untuk pekerja, berarti sinyal pemerintah naikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat semakin kuat," ujar Bhima dikutip dari Kompas.com.
Baca Juga: Harga Pertalite Tetap Rp 7.650 Per Liter, Ternyata Bensin RON 95 di Malaysia Lebih Murah
Menurut Bhima, pemerintah khawatir apabila BBM subsidi naik akan membuat daya beli masyarakat merosot dan inflasi naik.
Oleh karena itu, untuk mempersiapkan kenaikan BBM subsidi, pemerintah menambah dana untuk dipergunakan sebagai bansos.
"Ini sinyal yang tidak bisa ditutupi," ucap Bhima.
Apakah bensin Pertalite akan benar-benar naik harganya?
Kita tunggu kabar selanjutnya bro!
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cek Penyaluran BLT BBM di Kepulauan Tanimbar, Jokowi Harap Daya Beli Terjaga"
Source | : | Kompas.com |
Penulis | : | Yuka S. |
Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR