Lily menjelaskan, saat driver ojol mengantarkan penumpang ke tujuan dengan total biaya Rp 15.000, driver hanya mendapatkan imbalan Rp 10.400 karena adanya potongan aplikator lebih dari 15 persen.
Karenanya, ia meminta perusahaan aplikator untuk menurunkan biaya sewa aplikasi menjadi 10 persen.
"Dan pemerintah harus tegas memberi sanksi bagi aplikator yang melanggar," ujarnya.
Tak hanya itu, Lily meminta perusahaan aplikator untuk membayar ganti rugi atas biaya sewa aplikasi yang tak sesuai ketentuan.
Selain itu, ia menuntut agar tarif ojol ini berlaku untuk seluruh layanan pengantaran, barang, makanan dan penumpang.
"Kenaikan tarif ini tidak akan mensejahterakan ojol bila terjadi diskriminasi dalam setiap layanan pengantaran tersebut. Dan juga kami mendesak pemerintah menetapkan tarif sesuai kondisi daerah masing-masing dengan melibatkan driver ojol," tuturnya.
Lebih lanjut, Lily mendorong pemerintah untuk menetapkan status driver ojol sebagai pekerja tetap sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Baca Juga: Gegara Tarif Ojol Naik Banyak Pengguna Naik Motor Pribadi, Meski Pertalite Rp 10.000/Liter
"Dengan status sebagai pekerja tetap khususnya Driver perempuan berhak untuk mendapatkan cuti haid, hamil, melahirkan, keguguran. Sehingga saat cuti, ojol perempuan tidak kehilangan pendapatannya," ucap dia.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan tarif baru ojol menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Berikut rincian kenaikan tarif ojol yang dibagi dalam beberapa zona:
Biaya Jasa Zona I (Sumatera, Jawa-selain Jabodetabek, Bali)
Biaya Jasa Zona II (Jabodetabek)
Biaya Jasa Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, Papua)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tarif Ojol Naik, Serikat Pekerja Sebut Aplikator Langgar Aturan Biaya Layanan"
| Penulis | : | Ahmad Ridho |
| Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR