Driver Ojol Dibuat Bangkrut Aplikator, Minta Pemerintah Turun Tangan

Selanjutnya, para ojol meminta pemerintah juga menindaklanjuti aplikator yang melakukan pungutan liar (pungli).

Yakni menambahkan biaya potongan berkedok jasa aplikasi yang tidak ada di dalam perjanjian atau aturan pemerintah.

Hal ini sangat diberatkan oleh para driver ojol lantaran penghasilannya terus terpotong oleh biaya-biaya tambahan yang dibuat sendiri oleh aplikator.

“Dalam artian yakni aplikator menarik tarif-tarif jasa aplikasi, jadi setelah 20 persen tadi ada lagi biaya seperti jasa aplikasi. Nah ini adalah tarikan ilegal yang tidak ada di dalam aturan pemerintah yang mereka buat sendiri." keluhnya.

"Nah makanya kami minta pemerintah menegakkan ini aturan, karena mereka yang buat sendiri,” ungkpanya.

Aksi demo ini bukan tanpa alasan, sebab sebelumnya pihak PDOB telah bertemu dengan Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud, serta menyurati Gubernur Kaltim Isran Noor.

Namun hingga saat ini belum ada respon dan tindaklanjut dari beberapa pihak terkait.

Baca Juga: Pendapatan Ojol Per Hari Mengkhawatirkan, 50℅ Lebih Tak Punya Pekerjaan Sampingan

Para massa aksi juga mengancam jika aspirasinya tidak bisa diwujudkan, driver ojol di Balikpapan berencana tidak akan memilih kembali Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud untuk periode selanjutnya.

“Maka dari itu kami minta kepada pemerintah kota, karena kemarin juga kami kan yang memilih. Kami pastikan bila suara kami tidak ditindaklanjuti, periode yang akan datang mereka tidak terpilih. Kami akan pastikan itu," tegasnya.

"Mereka harus tahu karena ojol di sini banyak. Yang datang ke sini banyak, R2 dan R4 gabung, total anggota kami itu ada 1.200 orang,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pasukan Ojol Demo di Kantor DPRD Balikpapan, Keluhkan Potongan dan Pungutan Ilegal"