Pengamat Kritisi Total Subsidi BBM di Indonesia Tidak Rasional Dibanding Malaysia

MOTOR Plus-Online.com - Pengamat menyebut total subsidi BBM di Indonesia tidak rasional dibandingkan Malaysia.

Pengamat Kebijakan Publik dan Transportasi, Bambang Haryo Soekartono bicara soal BBM Subsidi.

Ia menilai total Subsidi BBM di Indonesia tidak rasional.

Selain itu, ia menduga cenderung di manipulasi dibanding besaran nilai subsidi di negara tetangga, Malaysia.

Hal itu dikatakan usai melakukan kunjungan untuk melihat distribusi bahan bakar yang ada di Malaysia.

Saat itu ia mengujungi ujung utara Kalimantan di dataran tinggi Kinabalu wilayah pedalaman Sabah.

Dalam kunjungannya Bambang menemukan fakta bahwa bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut melimpah.

Diungkapkan pasokan BBM di Malaysia didistribusikan oleh 3 perusahaan besar, yaitu Petronas, Shell, dan Petron.

Baca Juga: Harga Pertalite Bakal Naik Lagi, Rumor Kualitas Makin Boros Belum Tuntas

"Saat saya melakukan observasi, terlihat bahwa harga dari bahan bakar tersebut sama persis dengan yang saya lihat bulan lalu di Kuala Lumpur," kata Bambang.

"yaitu sebesar 2,05 ringgit atau setara dengan Rp. 6.700 untuk Oktan 95 yang disubsidi di Malaysia,"

"dimana harga ini jauh lebih murah dari pertalite oktan 90 yang disubsidi di Indonesia yaitu sebesar Rp. 10.000 saat ini."

"Bahan bakar subsidi di wilayah pedalaman Malaysia tersebut pun sangat mudah didapatkan oleh masyarakat setempat," lanjutnya..

Bambang yang akrab disapa BHS ini juga mengungkap bahan bakar Diesel (Solar) untuk angkutan logistik di Malaysia juga sangat berkecukupan dan disubsidi.

"Sedangkan di Indonesia, Shell Fuelsave Diesel dijual dengan harga sangat mahal yaitu Rp. 18.140." ungkapnya.

"Dan di Indonesia solar bersubsidi campuran minyak sawit 30 persen (kualitas diesel rendah) harganya Rp. 6.800."

"Namun di Wilayah pedalaman Kalimantan di Indonesia sering kehabisan."

Baca Juga: Nangis Bandingkan Harga Bensin Nonsubsidi Pertamina Vs Petronas Malaysia Lebih Murah Mana 

"Hal ini diperburuk dengan rakyat yang harus membeli dengan harga sangat mahal, bisa mencapai 2 kali lipat dari harga yang sebenarnya."

"Hal ini banyak terjadi di wilayah pedalaman kaltim, kalbar, dan kalteng" beber Bambang.

Lebih lanjut, ia juga membandingkan jumlah total subsidi yang disediakan oleh pemerintah Malaysia di tahun 2022 dengan Indonesia.

Pemerintah Malaysia dikatakan mengucurkan dana anggaran BBM sebesar 30 miliar ringgit atau setara Rp 99 triliun.

Jumlah tersebut cukup untuk mensubsidi 15,5 juta mobil dan 17,5 motor dengan konsumsin BBM oktan 95.

Sementara di Indonesia, Pemerintah mensubsidi BBM Pertalite oktan 90 dan Biodiesel berkualitas rendah sebesar 650 triliun rupiah di tahun 2022.

Jumlah tersebut cukup untuk mensubsidi 15,6 juta mobil dan 112 juta motor dengan aturan batasan kuota.

"Dapat dikatakan, total anggaran nilai subsidi yang ada di Indonesia dengan tingkat pelayanan jauh dibawah Malaysia adalah tidak masuk akal, dan sudah sepatutnya pertamina harus di audit oleh lembaga Independen." katanya.

Baca Juga: Terungkap, Alasan Harga BBM RON 95 di Malaysia Cuma Rp 6 Ribuan, Lebih Murah dari Pertalite

"Banyak rumor di Indonesia murahnya harga BBM subsidi di Malaysia karena Malaysia dikatakan sebagai negara pengekspor minyak."

"Memang benar Malaysia hanya pengekspor minyak mentah seperti halnya Indonesia, dan bahkan Indonesia jauh lebih besar ekspor minyak mentahnya ke luar negeri."

"Sedangkan Malaysia sama dengan Indonesia sebagai Negara pengimpor minyak konsumsi dari berbagai negara seperti Australia, Brunei, dan Singapore."

"Dimana mayoritas negara negara tersebut merupakan produsen minyak yang sama untuk impor di Indonesia,"katanya.

Bambang lantas memberi saran kepada pemerintahan Indonesia dalam pengelolaan bahan bakar.

"Pertamina pun juga tidak profesional dalam menjalankan tata kelola dan distribusi minyak di Indonesia.

"Oleh karena itu, dugaan monopolidan kartel tata kelola BBM di Indonesia harus ditiadakan, sehingga Pemerintah dapat menunjuk perusahaan perusahaan migas swasta profesional untuk berpartisipasi dalam tata kelola dan distribusi bahan bakar di Indonesia tanpa kartelisasi yang merugikan masyarakat Indonesia, seperti yang di lakukan oleh Pemerintah Malaysia," tutup BHS.

Artikel ini telah tayang di TribunPontianak.co.id dengan judul Pengamat Bambang Haryo Sebut Dibanding Malaysia, Total Subsidi BBM di Indonedia Tidak Rasional