MOTOR Plus-online.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta minta pemerintah cabut subsidi motor listrik dan subsidi kendaraan listrik lainnya, lebih baik pertahankan tarif kereta rel listrik (KRL). Belakangan ramai isu tarif KRL atau Commuter Line naik.
Beberapa program Pemerintah di tahun 2023 sempat dibeberkan, salah satunya subsidi kendaraan listrik termasuk motor listrik. Rencananya pemerintah akan memberikan subsidi motor listrik sebesar Rp 8 juta.
Selain subsidi motor listrik Rp 8 juta, Pemerintah juga merencanakan program subsidi konversi motor listrik sebesar Rp 6,5 juta. Dengan begitu bikers yang ingin mengubah motor konvensional berbahan bakar bensin menjadi motor listrik mendapat biaya murah.
Namun di tengah wacana subsidi kendaraan listrik, muncul kabar penyesuaian tarif KRL bagi orang kaya.
Juru Kampanye Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah berpendapat, daripada mencabut subsidi tarif KRL bagi kalangan berpenghasilan tinggi, pemerintah sebaiknya mencabut subsidi kendaraan listrik pribadi.
Menurutnya subsidi kendaraan listrik pribadi hanya akan menambah jumlah kendaraan di jalanan.
Aminullah mengatakan, subsidi kendaraan listrik dapat dialihkan pada peningkatan transportasi listrik yang bersifat massal.
"Sampai saat ini saja, menurut data BPS, angka sepeda motor dan mobil penumpang di Jakarta sudah mencapai 20,66 juta unit," ucap Aminullah dikutip dari Kompas.com.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Bantu Bikers Beralih Ke Motor Listrik, Tukar Motor Dapat Rp 6,5 Juta
Pemerintah, kata dia, seharusnya fokus pada upaya melepas ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Subsidi tiket KRL sudah tepat justru harus ditingkatkan.
"Seharusnya subsidi kendaraan listrik pribadi yang harus dipikirkan ulang," tutur Aminullah.
Subsidi tiket KRL, lanjutnya, bukan hanya soal bantuan bagi masyarakat mampu atau tidak, melainkan lebih kepada dukungan bagi pengguna transportasi publik.
Pasalnya, tambah dia, pengguna transportasi publik telah berperan dalam menekan angka kecelakaan, kemacetan, polusi udara, serta emisi gas rumah kaca.
Ia pun menyarankan agar peran transportasi publik terus didukung melalui subsidi pengguna kendaraan umum. Ditambah Jakarta kini sedang bertarung dengan kemacetan dan polusi udara.
"Dan para pengguna transportasi umum telah mengambil peran menjadi salah satu bagian dari pemulihan Jakarta," lanjutnya.
"Sudah sepatutnya pemerintah, khususnya kementerian perhubungan mendukungnya, bukan justru mencabut subsidinya," tutur Aminullah.
Aminullah memandang kenaikan tarif KRL bisa membuat masyarakat enggak mau naik kendaraan umum, khususnya KRL.
Antara tarif KRL naik atau subsidi motor listrik dicabut, bikers pilih yang mana?
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Sepakat Penyesuaian Tarif KRL bagi Orang Kaya, Walhi: Lebih Baik Cabut Subsidi Kendaraan Listrik, Justru Bikin Macet"
| Source | : | Kompas.com |
| Penulis | : | Ardhana Adwitiya |
| Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR