MOTOR Plus-Online.com - Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi turut menanggapi penolak jalan berbayar atau ERP oleh para driver ojol.
Heru Budi menyampaikan proses penyusunan aturan ERP masih membutuhkan waktu yang lama.
"Ya, itu kan prosesnya (penyusunan peraturan soal ERP) masih lama," tutur Heru dikutip dari Kompas.com, Jumat (28/1/2023).
Dalam kesempatan itu, Heru mengungkapkan, salah satu tahapan dalam penyusunan ERP yang masih harus dilakukan adalah diskusi dengan ahli transportasi.
Eks Wali Kota Jakarta Utara itu lalu menyebutkan, penerapan ERP di Ibu Kota tak akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Masih ada tahapan-tahapan (yang harus dilakukan), (yakni) tahapan diskusi dengan ahli-ahli transportasi. (Penerapan ERP di Ibu Kota) masih jauh," sebut Heru.
Sebelumnya, pada 25 Januari 2023, terdapat seratusan pengemudi ojol yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta dengan tuntutan menolak penerapan ERP.
"Wacana ini sudah ada di tahun 2006. Semua orang tahu. Sementara, ini gubernurnya sudah pensiun. Baru Pj (Gubernur DKI), siapa yang tanda tangan?" ujar salah satu orator dari mobil komando.
"Kami minta ini (sistem ERP) dibatalkan," sambung dia.
Baca Juga: Meski Sudah Demo, Motor Driver Ojol Tetap Kena Jalan Berbayar ERP di Jakarta
| Penulis | : | Albi Arangga |
| Editor | : | Indra GT |
KOMENTAR